Breaking News
Beranda » Desa Kita » Lanjutan Skandal PIP di SDN Nyalindung 1, Ratusan Wali Murid Diminta Teken Surat Pernyataan

Lanjutan Skandal PIP di SDN Nyalindung 1, Ratusan Wali Murid Diminta Teken Surat Pernyataan

  • account_circle Najib
  • calendar_month Sen, 16 Feb 2026

“Alhamdulillah akhirnya cair sebagian. Ada yang menerima Rp450 ribu, Rp750 ribu, bahkan Rp180 ribu. Hari ini pencairan kedua,” katanya.

Kepala SDN Nyalindung 1, Ai Tuti Rosyanti, menjelaskan dana yang dibagikan merupakan sisa dana PIP yang sebelumnya belum disalurkan secara penuh.

“Dana PIP aspirasi sebelumnya baru dikembalikan 60 persen. Sekarang kami membagikan sisa 40 persen agar genap 100 persen,” ujar Ai Tuti.

Ia menyebutkan pihak pemberi dana sempat menahan sebagian anggaran. Setelah diajukan kembali, dana tersebut akhirnya dikembalikan untuk disalurkan sepenuhnya kepada penerima.

Terkait surat pernyataan yang wajib ditandatangani orang tua, Ai Tuti menegaskan kebijakan tersebut merupakan inisiatif pihak sekolah untuk kepentingan administrasi.

“Surat itu sebagai bukti bahwa penerima telah menerima 100 persen tanpa pemotongan. Kami ingin menghindari klaim ulang di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cugenang, Sopandi, membenarkan bahwa pola pengembalian seperti ini hanya terjadi di SDN Nyalindung 1.

“Pengembalian PIP model ini hanya terjadi di SDN Nyalindung 1. Tidak ada di sekolah lain di Kecamatan Cugenang,” ujar Sopandi melalui pesan WhatsApp.

Kasus ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan penyaluran dana PIP di tingkat sekolah.

  • Penulis: Najib
  • Editor: Ikbal

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sengketa PAPS Jabar Rampung, Sekolah Swasta Dijanjikan Kuota dan Beasiswa

    Sengketa PAPS Jabar Rampung, Sekolah Swasta Dijanjikan Kuota dan Beasiswa

    • calendar_month Sel, 26 Agu 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ketua BMPS Kabupaten Cianjur, Muhamad Toha, menyatakan kesepakatan ini buah dari komunikasi intensif antara pemprov dan penggugat. “Kalau ada niatan baik, tentu harus disambut baik juga. Pada pertemuan pertama memang belum ada titik temu, tapi di pertemuan kedua ini sudah ditandatangani berita acara kesepakatan,” ujarnya. Toha menekankan pentingnya koordinasi pemprov dengan pemerintah pusat terkait kuota […]

  • Inpres No 3 Tahun 2025: PPL Cianjur Dibawah Kementan RI, Dampaknya bagi Daerah

    Inpres No 3 Tahun 2025: PPL Cianjur Dibawah Kementan RI, Dampaknya bagi Daerah

    • calendar_month Rab, 5 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Namun, jarak koordinasi langsung dari dinas ke kelompok tani dinilai terlalu jauh, sehingga diperlukan tahap perantara,” jelasnya. Meskipun status kepegawaian PPL sebagai pegawai pusat sudah dipastikan melalui Inpres ini, mekanisme teknis dan alur kerja masih perlu disesuaikan. “Kami berharap ada jalur koordinasi yang tidak langsung ke Gabungan Kelompok Tani […]

  • Revisi Perda Pajak Daerah, Bupati Cianjur Pastikan Tidak Memberatkan Masyarakat

    Revisi Perda Pajak Daerah, Bupati Cianjur Pastikan Tidak Memberatkan Masyarakat

    • calendar_month Sab, 22 Nov 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    PKB juga meminta agar fasilitas pendidikan keagamaan dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung  (PBG). Wahyu menegaskan bahwa pembebasan maupun keringanan PDRD dimungkinkan selama memenuhi ketentuan hukum daerah. Fraksi PAN dan PPP menyoroti keadilan tarif pajak bagi pelaku usaha. Wahyu memastikan tarif pajak dan retribusi telah membedakan kategori usaha mikro, […]

  • Warga Keluhkan Limbah IPAL Dapur SPPG di Kampung Nanggeleng Desa Cibaregbeg, Diduga Cemari Lingkungan

    Warga Keluhkan Limbah IPAL Dapur SPPG di Kampung Nanggeleng Desa Cibaregbeg, Diduga Cemari Lingkungan

    • calendar_month Sel, 12 Mei 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci sistem pengolahan limbah maupun aktivitas di dalam dapur tersebut. “Saya tidak tahu aktivitas di dalamnya seperti apa, termasuk apakah dapur itu memiliki IPAL atau tidak,” ucapnya. Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menerbitkan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanganan sisa pangan, sampah, dan air limbah domestik Program […]

  • HMI Minta Kepala Satpol PP Cianjur Dicopot Usai Aksi Represif di Bomero

    HMI Minta Kepala Satpol PP Cianjur Dicopot Usai Aksi Represif di Bomero

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    HMI juga menuntut Pemkab Cianjur menjatuhkan sanksi kode etik kepada oknum Satpol PP yang melanggar aturan sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP dan kode etik Satpol PP. Karena itu, HMI menegaskan akan meminta Bupati Cianjur memberhentikan Kepala Satpol PP jika Bupati tidak memenuhi tuntutan mereka. Mereka menilai Kepala SatPol PP gagal […]

  • SPPG Roudhotul Ulum Almusri Sindangbarang, Garda Depan Perangi Stunting di Selatan

    SPPG Roudhotul Ulum Almusri Sindangbarang, Garda Depan Perangi Stunting di Selatan

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Nurjamil
    • 0Komentar

    “SPPG bukan sekadar ruang konseling gizi, tapi satuan kerja yang aktif mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi, dan menindaklanjutinya,” ujarnya, Senin, 10 November 2025. Menurut data Kementerian Kesehatan, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak di Indonesia, mencapai 638 ribu anak pada 2024. Untuk itu, SPPG memperkuat pendekatan pencegahan sejak masa kehamilan […]

expand_less