Kejari Cianjur Gelar Penerangan Hukum bagi Pengusaha ISP, Penyedia Internet Ilegal Terancam Pidana

“Setelah audiensi, sekitar 75 persen pertanyaan warga tidak terjawab. Sisanya pun belum jelas,” kata Opik. Menurut dia, warga menemukan dugaan ketidakteraturan administratif sejak Agustus 2025. “Ketika mau ada aksi baru dibuatkan laporan PAD Bumdesa. Kami ingin mengetahui kondisi administrasi yang sebenarnya,” ujarnya. Temukan lebih banyak Festival Bonsai Sukabumi Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Daerah › […]

“Saya akui salah. Saya tidak tahu kalau aturan BUMDes melarang. Ini jadi pelajaran buat saya,” katanya. Ia menjelaskan dana Rp180 juta diinvestasikan ke dua saham yang ia ikuti melalui komunitas digital. Menurut pengakuannya, nilai aset itu bahkan sempat mencapai lebih dari Rp400 juta, meski berubah-ubah mengikuti kurs dolar. Temukan lebih banyak Festival Bonsai Sukabumi Dorong […]

Di sisi lain, Wahyu menegaskan rencana penataan ulang kawasan Bomero. Ia memastikan Bomero City Walk akan dikembalikan pada fungsi awal sebagai ruang publik dan pusat kegiatan seni-budaya. “Bomero harapannya dikembalikan fungsinya sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan nilai seni dan budaya tinggi,” katanya. Ia juga membantah isu relokasi pedagang kuliner Sinar ke Bomero City Walk. Temukan […]

Ia menilai program unggulan yang dijanjikan selama masa kampanye justru tidak menjadi prioritas dalam penyusunan APBD. “Dengan kondisi sekarang, terlihat APBD dikelola tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Guru ngaji, pesantren, RT dan RW hanya dijadikan komoditas politik untuk meraup suara Pilkada,” ujarnya. Temukan lebih banyak Alun-alun Cianjur Hidupkan Seni Sunda Lewat Ngaos, Mamaos, Maenpo › […]

“Kalau masalahnya PKL, selesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan pukulan. Pemerintah itu harus hadir memberi solusi, bukan menambah luka,” tegasnya. Sapma PP juga menyoroti rencana penataan kawasan Bojongmeron yang disebut belum melalui kajian matang. Mereka menilai kebijakan itu terkesan terburu-buru dan berpotensi menambah beban sosial warga kecil. Temukan lebih banyak 32 KSPPG se-Cianjur Dikumpulkan, Tata […]

“Mereka yang masuk kategori Paruh Waktu adalah peserta tes PPPK yang tidak lolos promosi tetapi telah bekerja lebih dari dua tahun,” ujarnya. BKPSDM menegaskan pengangkatan honorer di luar ketentuan tidak dimungkinkan sesuai edaran Kementerian PAN-RB. “Jika tidak memenuhi persyaratan Paruh Waktu, ya tidak bisa diangkat. Pemerintah daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer baru,” ucap Akos. […]

Aktivis pemuda Cianjur, Buana Pijar Faghfirly, mengatakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga tidak sepenuhnya menjalankan pedoman harga dan standar gizi BGN pada pembagian MBG di awal Ramadan tersebut. “Saya melihat langsung di lapangan. Sajian dari dapur SPPG di Kabupaten Cianjur untuk tiga hari di bulan ramadhan ini banyak yang tidak sesuai harga. Kalau […]