Breaking News
Beranda » Bencana Alam » Walhi Jabar Apresiasi Ketegasan Pemkab Cianjur Tutup Tambang Ilegal

Walhi Jabar Apresiasi Ketegasan Pemkab Cianjur Tutup Tambang Ilegal

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 18 Apr 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“Sebagai penengah, pemerintah harus mencari solusi yang adil. Jika mereka menginginkan harga material murah, pemerintah perlu menciptakan sinergi dengan industri tambang resmi. Jangan sampai proyek pembangunan membuka lapangan kerja tetapi mengabaikan dampak lingkungan dan sosialnya,” imbuhnya.

Menurut Fauqi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan anggaran, termasuk dari pajak pendapatan, secara optimal guna menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mantan penambang.

“Anggaran pembangunan kawasan strategis harus mereka arahkan untuk memenuhi hak masyarakat, termasuk menyediakan pekerjaan. Ini bukan hal heroik, melainkan kewajiban pemerintah. Jika mereka mengabaikan hak masyarakat, itu melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH),” ujarnya.

Fauqi berharap penutupan tambang ilegal dapat mengakhiri kerusakan lingkungan sekaligus mengatasi dampak sosial ekonomi di wilayah tersebut.

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • APBD Cianjur 2025 Naik di Perubahan Rp200 Miliar Lebih, Prioritas ke Infrastruktur, IPM dan Kesehatan

    APBD Cianjur 2025 Naik di Perubahan Rp200 Miliar Lebih, Prioritas ke Infrastruktur, IPM dan Kesehatan

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Dengan adanya kebijakan pusat memotong 129 ribu peserta JKN, sekarang diserahkan di kabupaten makanya ada pembengkakan di perubahan dengan target sekitar kekurangan 8 milyar,” ujarnya. Bakti menyebut, tahun depan pembagian anggaran Universal Health Coverage (UHC) antara kabupaten dan provinsi akan berubah. “Kemungkinan tahun depan PBI bpjs kesehatan, tadinya 60% dan 40% jadi 75% dan 25% […]

  • Ratusan Dapur MBG Berlomba Bangun IPAL, DLH Akui Hanya Enam Dapur Miliki Dokumen Lingkungan

    Ratusan Dapur MBG Berlomba Bangun IPAL, DLH Akui Hanya Enam Dapur Miliki Dokumen Lingkungan

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    “Kami tidak bisa memproses SPPL sebelum ada PKKPR karena itu syarat utamanya,” ujarnya. Selain itu, pengelola dapur wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). “Tindak lanjutnya harus melalui perizinan berusaha dulu, memiliki NIB melalui OSS, kemudian diarahkan untuk memenuhi seluruh persyaratan dasar,” kata Ade. Meski SPPL bersifat wajib, DLH tidak […]

  • Limbah Cair MBG Ancam Kualitas Air Cianjur, IPAL SPPG Dinilai Tak Sesuai

    Limbah Cair MBG Ancam Kualitas Air Cianjur, IPAL SPPG Dinilai Tak Sesuai

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Najib
    • 0Komentar

    Akibatnya, pengawasan dan penegakan sanksi di lapangan belum berjalan optimal. “Kami mendorong agar kewenangan perizinan lingkungan dilimpahkan ke daerah supaya pengawasan bisa lebih maksimal,” ujarnya. Ia mengingatkan, jika limbah cair tidak dikelola dengan baik, kualitas air Cianjur yang sudah baik berpotensi menurun. “Jangan sampai indeks kualitas air turun hanya karena limbah MBG yang tidak diolah,” […]

  • Massa Gelar Aksi Tutup Mulut, Tuntut Keadilan di Pleno KPU Cianjur

    Massa Gelar Aksi Tutup Mulut, Tuntut Keadilan di Pleno KPU Cianjur

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Cianjur.ruangpojok.com – Ratusan massa mendatangi Hotel Indo Alam, tempat berlangsungnya Pleno Rekapitulasi Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Rabu, 4 Desember 2024. Mereka menuntut keadilan atas dugaan kecurangan penyelenggara pemilu di beberapa kecamatan yang dianggap mencederai demokrasi dalam Pilkada 2024. Aksi tersebut berlangsung singkat dan berakhir dengan damai. Koordinator massa, Buana […]

  • DPMD Cianjur : Kades Terancam Diberhentikan Jika Dapat Surat Teguran

    DPMD Cianjur : Kades Terancam Diberhentikan Jika Dapat Surat Teguran

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Jika kepala desa tidak menindaklanjuti arahan dari hasil pemeriksaan, maka bisa berlanjut ke proses hukum atau bahkan pemberhentian,” tegasnya. Lebih lanjut, Dendi menjelaskan, jika Kades tidak memperbaiki kinerja setelah tiga kali teguran, BPD bersama Kecamatan dapat mengajukan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati. “BPD memiliki peran penting dalam pengawasan. Jika sudah sampai tiga kali teguran tanpa perbaikan, […]

  • DPRD Jabar, Kang Onnie Desak Bank BJB Optimal Dukung UMKM dan Ekonomi Daerah

    DPRD Jabar, Kang Onnie Desak Bank BJB Optimal Dukung UMKM dan Ekonomi Daerah

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Dalam pertemuan tersebut, manajemen BJB Cimahi memaparkan capaian kinerja, inovasi layanan digital, dan program pembiayaan khusus untuk UMKM. Bank milik pemda Jabar ini juga menegaskan komitmennya sebagai mitra pemerintah dalam memperluas akses permodalan. “Kami ingin memastikan setiap langkah BJB sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Harapannya, kerja sama ini hasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan perkuat […]

expand_less