Walhi Jabar Apresiasi Ketegasan Pemkab Cianjur Tutup Tambang Ilegal
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 18 Apr 2025
- print Cetak

Foto : Staf Advokasi Walhi Jawa Barat, Fauqi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Pemerintah daerah tidak bisa menjadikan penutupan tambang sebagai solusi tunggal. Mereka perlu mempertimbangkan konteks ekonomi masyarakat. Apakah masyarakat beralih ke tambang ilegal karena keterbatasan akses pekerjaan? Pemerintah harus menciptakan alternatif yang lebih baik, termasuk dari sisi pendapatan daerah,” jelasnya.
Walhi juga menyoroti pentingnya memperhatikan fungsi ekologis wilayah dalam kebijakan ini. Fauqi mencontohkan kasus tambang ilegal di Desa Pagermaneuh, Kecamatan Tanggeung, yang sebelumnya diberi garis polisi oleh aparat setempat.
“Legalitas bukan solusinya. Pemerintah harus melihat fungsi ekologis wilayah tersebut. Jika Pagermaneuh merupakan kawasan penyerapan air atau memiliki ekosistem penting, maka mereka harus menghentikan tambang di sana. Mendorong legalisasi justru memperbesar risiko bencana lingkungan,” tegas Fauqi.
Ia juga mengkritik praktik pemerintah daerah yang diduga memanfaatkan material tambang ilegal dengan harga murah untuk pembangunan kawasan strategis.
- Penulis: Admin













































