Breaking News
Beranda » Dewan Perwakilan Rakyat » DPRD Sukabumi Gelar Paripurna ke-18, Bahas Perubahan APBD 2026

DPRD Sukabumi Gelar Paripurna ke-18, Bahas Perubahan APBD 2026

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Gerindra juga meminta pemerintah mengevaluasi manajemen keuangan RSUD dan BLUD untuk mengoptimalkan SILPA bagi pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti meningkatnya ketergantungan fiskal Kabupaten Sukabumi terhadap dana pemerintah pusat.

H. Iwan Ridwan meminta pemerintah mempercepat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi berdasarkan potensi riil daerah.

“Lakukan tanpa menambah beban masyarakat dan UMKM,” tegas Iwan.

PKS juga mengusulkan peningkatan anggaran desa hingga 15 persen dari DAU dan DBH.

Selain anggaran, PKS meminta pemerintah memperkuat pembinaan kepala desa, BPD, dan perangkat desa.

Fraksi tersebut turut mendorong penataan serta pemekaran desa untuk memperluas pemerataan pembangunan.

Fraksi PKB kemudian meminta pemerintah menyesuaikan perubahan APBD dengan realisasi anggaran pada semester pertama 2026.

Aang Erlan Hudaya menyoroti penurunan PAD dan meminta belanja daerah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

PKB juga meminta pemerintah menjaga belanja wajib dan prioritas serta memastikan ketersediaan belanja tidak terduga.

Fraksi tersebut mengingatkan pemerintah agar menggunakan pembiayaan secara hati-hati dalam perubahan APBD 2026.

  • Penulis: Ikbal

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less