DPRD Pastikan Gaji dan Tunjangan PPPK Sukabumi Aman di Anggaran Perubahan 2026
- account_circle Aseng
- calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gambar Istimewa : Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menyampaikan kepastian pengamanan anggaran gaji dan tunjangan PPPK dalam APBD Perubahan 2026.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
RUANGPOJOK.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi memastikan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap teralokasi dalam APBD Perubahan 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menyampaikan kepastian tersebut setelah mengikuti pembahasan APBD Perubahan 2026, Rabu, 16 September 2026.
Budi mengatakan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyepakati kebutuhan anggaran untuk memenuhi hak para pegawai.
“Yang jelas ada penambahan. Kita tetap memastikan PPPK aman berdasarkan kesepakatan bersama antara dewan dengan eksekutif,” ujar Budi.
Menurut Budi, pemerintah daerah harus memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dalam penyusunan anggaran perubahan.
Ia menyebut pembayaran gaji dan tunjangan pegawai termasuk kewajiban yang harus pemerintah daerah amankan.
Selain kebutuhan pegawai, pembahasan anggaran perubahan juga mencakup sektor infrastruktur dan kesehatan.
Budi menjelaskan, tambahan anggaran antara lain berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang pemerintah daerah terima pada Agustus 2026.
- Penulis: Aseng
- Editor: Ikbal
Saat ini belum ada komentar