Breaking News
Beranda » Dewan Perwakilan Rakyat » Revisi Perda Pajak Daerah, Bupati Cianjur Pastikan Tidak Memberatkan Masyarakat

Revisi Perda Pajak Daerah, Bupati Cianjur Pastikan Tidak Memberatkan Masyarakat

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

🌐 Bahasa

PKB juga meminta agar fasilitas pendidikan keagamaan dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung  (PBG).

Wahyu menegaskan bahwa pembebasan maupun keringanan PDRD dimungkinkan selama memenuhi ketentuan hukum daerah.

Fraksi PAN dan PPP menyoroti keadilan tarif pajak bagi pelaku usaha. Wahyu memastikan tarif pajak dan retribusi telah membedakan kategori usaha mikro, kecil, menengah, dan makro, termasuk sektor pasar grosir, pertokoan, dan jasa usaha lain.

Untuk mendukung implementasi PDRD, pemerintah menyiapkan pelatihan dan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas SDM perangkat daerah.

Usai paripurna, Wahyu kembali menegaskan bahwa revisi PDRD merupakan kewajiban daerah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Ini sesuatu yang diharuskan. Pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan aturan pusat,” katanya.

Ditanya soal target penerimaan pajak dan retribusi tahun 2025, Wahyu menyebut pembahasan masih berlanjut bersama DPRD.

“Tadi hasilnya seperti itu, mungkin dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa beberapa sektor mengalami penyesuaian tarif, termasuk usaha makro, penginapan, hotel, pariwisata, dan perumahan MBR.

“Kita menganut asas keadilan. Yang mampu dan tidak mampu tidak bisa disamakan. Insyaallah target PAD retribusi terealisasi,” pungkasnya.

Dilarang mengutip, menyalin, atau menayangkan ulang sebagian maupun seluruh isi berita ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi RuangPojok.com.
  • Penulis: Ikbal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panwaslu dampingi PPK rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024 di Kecamatan Cianjur.

    Rapat Pleno Kecamatan Karangtengah dibagi Empat Panel.

    • calendar_month Senin, 19 Feb 2024
    • account_circle webmaster
    • 0Komentar

    🌐 Bahasa 🇮🇩 ID 🇺🇸 EN 🇨🇳 中文 🇯🇵 JP Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Karangtengah Galih Ega Budiman mengatakan, penambahan Panel ini sesuai dengan aturan PKPU 3 2022. “jadi kalo 2 panel, kemungkinan tidak akan terkejar, jadi penambahan 2 panel lagi, menjadi 4 panel”. Ujarnya. Galih menuturkan, dengan adanya penambahan panel ini, kinerja petugas PPS […]

  • Penertiban Ala Preman? Sapma PP Cianjur Nilai Satpol PP Tak Manusiawi di Bomero

    Penertiban Ala Preman? Sapma PP Cianjur Nilai Satpol PP Tak Manusiawi di Bomero

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    🌐 Bahasa 🇮🇩 ID 🇺🇸 EN 🇨🇳 中文 🇯🇵 JP “Kalau masalahnya PKL, selesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan pukulan. Pemerintah itu harus hadir memberi solusi, bukan menambah luka,” tegasnya. Sapma PP juga menyoroti rencana penataan kawasan Bojongmeron yang disebut belum melalui kajian matang. Mereka menilai kebijakan itu terkesan terburu-buru dan berpotensi menambah beban sosial […]

  • Fasilitas SDN Bojongsari 3 Rusak, Iuran Rp52 Ribu per Siswa Dipertanyakan Wali Murid

    Fasilitas SDN Bojongsari 3 Rusak, Iuran Rp52 Ribu per Siswa Dipertanyakan Wali Murid

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle Najib
    • 0Komentar

    🌐 Bahasa 🇮🇩 ID 🇺🇸 EN 🇨🇳 中文 🇯🇵 JP Upaya konfirmasi kepada kepala sekolah melalui sambungan WhatsApp belum juga mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan. Ketua Komite Sekolah, Ustad Ceceng, membenarkan adanya iuran Rp52 ribu per siswa. Ia mengaku sebelumnya pernah menerima uang Rp600 ribu dari pihak sekolah untuk membeli material pembangunan toilet. Temukan […]

  • Temuan BPK Disdik Kota Tasikmalaya : Honorarium Lebih Bayar, Aset Hilang, 19 Kendaraan Tak Ditemukan

    Temuan BPK Disdik Kota Tasikmalaya : Honorarium Lebih Bayar, Aset Hilang, 19 Kendaraan Tak Ditemukan

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    🌐 Bahasa 🇮🇩 ID 🇺🇸 EN 🇨🇳 中文 🇯🇵 JP Selain itu, media meminta dokumen penetapan TGR, bukti pembayaran, dan informasi mengenai sisa kewajiban apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan. BPK Catat 19 Kendaraan Belum Ditemukan Di sisi lain, BPK juga mencatat 19 aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan senilai Rp269.315.000 belum ditemukan. […]

  • Diskuperdagin Cianjur Sosialisasikan Koperasi Merah Putih di Pagelaran

    Diskuperdagin Cianjur Sosialisasikan Koperasi Merah Putih di Pagelaran

    • calendar_month Kamis, 1 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    🌐 Bahasa 🇮🇩 ID 🇺🇸 EN 🇨🇳 中文 🇯🇵 JP Adapun, untuk modal pembuatan akta notaris di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten Cianjur melalui Ikatan Notaris Indonesia. “Pemerintah daerah menanggung biaya akta notaris sebesar Rp2,5 juta, sesuai MoU dengan Ikatan Notaris Indonesia,” ujar Tintin. Modal awal koperasi berasal dari simpanan pokok dan wajib anggota, besarnya […]

  • Sampah Menggunung di Karang Hawu, DLH Sukabumi Akui Armada Tak Mencukupi

    Sampah Menggunung di Karang Hawu, DLH Sukabumi Akui Armada Tak Mencukupi

    • calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
    • account_circle Aseng
    • 0Komentar

    🌐 Bahasa 🇮🇩 ID 🇺🇸 EN 🇨🇳 中文 🇯🇵 JP “Di Karang Hawu itu tempat pembuangan sementara, tumpukan sampah agak susah karena yang buang akhirnya dari mana-mana,” kata Usep. Menurut Usep, sampah yang masuk ke TPS Karang Hawu tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar. Karena itu, DLH mengingatkan setiap desa agar mengelola sampah secara mandiri […]

expand_less
STATISTIK PENGGUNA
Aktivitas pembaca RuangPojok.com
VIEWER HARI INI
460
Aktif hari ini
TOTAL VIEWER
467,616
Total tayangan
TOTAL PENGUNJUNG
75,689
Pengunjung unik