Breaking News
Beranda » Desa Kita » Pengembalian Dana Rp250 Juta Mandek, Kasus Kades Kertajaya Otomatis Dilimpahkan ke Kejaksaan

Pengembalian Dana Rp250 Juta Mandek, Kasus Kades Kertajaya Otomatis Dilimpahkan ke Kejaksaan

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“Nantinya uang yang dikembalikan akan masuk lagi ke APBDes untuk dianggarkan ulang,” kata Endan.

Kasus tersebut memicu keresahan warga Desa Kertajaya. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2025 yang nilainya mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Koordinator aksi warga, Asep Dewa, mengatakan masyarakat hingga kini belum memperoleh penjelasan rinci terkait penggunaan sejumlah anggaran desa.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, desa diminta mengembalikan anggaran hingga Rp250 juta, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar Asep.

Warga juga menyoroti adanya item anggaran sekitar Rp50 juta yang dinilai tidak jelas peruntukannya.

“Ada item anggaran sekitar Rp50 juta yang tidak jelas penggunaannya. Saat kami tanyakan, jawabannya tidak memadai,” katanya.

Masyarakat khawatir persoalan tersebut berdampak pada pencairan anggaran desa tahun berikutnya dan menghambat pembangunan di Desa Kertajaya.

Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan perkara tersebut agar tidak berlarut-larut.

Dilarang mengutip, menyalin, atau menayangkan ulang sebagian maupun seluruh isi berita ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi RuangPojok.com.
  • Penulis: Ikbal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kang Onnie Kunjungi Mal Pelayanan Publik Cimahi, Pantau Kualitas Layanan

    Kang Onnie Kunjungi Mal Pelayanan Publik Cimahi, Pantau Kualitas Layanan

    • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Selama kunjungan, Kang Onnie berdialog dengan petugas dan masyarakat guna menyerap aspirasi. “Dialog ini menjadi bahan evaluasi dan dukungan kebijakan di tingkat provinsi,” jelasnya. Kehadiran anggota dewan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Related posts:Lokakarya 7 Angkatan 11 Cetak Ratusan Guru Penggerak CianjurSantuni Ratusan Anak Yatim, Demokrat Cianjur […]

  • Tak Jumawa, Demokrat Terus Berikan Pendidikan Politik Kepada Kader Meskipun Survey BHS-I Tinggi.

    Tak Jumawa, Demokrat Terus Berikan Pendidikan Politik Kepada Kader Meskipun Survey BHS-I Tinggi.

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Kami memilih paslon no 1, BHS-I karena rekomendasinya langsung dari AHY. Melihat keteladanan beliau, kami yakin bisa mencapai hasil yang sama di daerah,” ungkap Lilis. Selanjutnya, Lilis juga memaparkan hasil survei terbaru yang menunjukkan pasangan BHS-I unggul dengan 59%. Ia yakin pengalaman Herman Suherman dalam memimpin menjadi alasan utama masyarakat tetap memilihnya. “Pak Herman sudah […]

  • RPJMN dan Target 87 Persen LP2B Jadi Tantangan Penyelesaian RDTR di Cianjur

    RPJMN dan Target 87 Persen LP2B Jadi Tantangan Penyelesaian RDTR di Cianjur

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    “Persetujuan substansi sekarang sepenuhnya ditangani langsung oleh Kementerian ATR. Sementara mereka juga menghadapi keterbatasan anggaran dan harus melayani seluruh daerah di Indonesia,” kata dia. Selain itu, kebijakan nasional terkait LP2B membuat pemerintah daerah harus merevisi RTRW terlebih dahulu sebelum melanjutkan penetapan RDTR. “RDTR itu sifatnya turunan dari RTRW. Jadi kalau RTRW-nya harus direvisi menyesuaikan kebijakan […]

  • THR PPPK Paruh Waktu Mandek, Dedi Mulyadi Perintahkan Bupati Segera Bayar

    THR PPPK Paruh Waktu Mandek, Dedi Mulyadi Perintahkan Bupati Segera Bayar

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    “Iya, sekitar segitu. Tersisanya sekitar Rp35 miliar,” ungkapnya. Dedi juga menyoroti masih adanya daerah yang belum menganggarkan THR tersebut. Ia meminta kepala daerah bersikap transparan kepada publik terkait kemampuan keuangan masing-masing. Temukan lebih banyak Polsek Kalapanunggal Telusuri Keberadaan Pelajar SMA yang Dilaporkan Hilang › Festival Bonsai Sukabumi Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Daerah › Anniversary […]

  • Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor, Ketua MUI Cianjur: Negara Harus Tempuh Jalur Konstitusi

    Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor, Ketua MUI Cianjur: Negara Harus Tempuh Jalur Konstitusi

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    “Majelis Ulama berkewajiban menyampaikan pandangan berdasarkan kajian agama. Keputusan akhirnya berada di tangan pemerintah melalui mekanisme hukum,” ujarnya. Abdul Rauf juga berharap MUI Jawa Barat menyampaikan sikap resmi yang mewakili seluruh MUI kabupaten dan kota. Langkah itu dinilai akan memperkuat aspirasi kepada MUI Pusat. “Sikap bersama dari MUI provinsi akan memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan […]

  • 205 Sekolah di Cianjur Masih Dipimpin Plt, Disdikpora Kebut Penetapan Kepala Sekolah Definitif

    205 Sekolah di Cianjur Masih Dipimpin Plt, Disdikpora Kebut Penetapan Kepala Sekolah Definitif

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Wawan menyebut 205 sekolah yang masih dipimpin Plt itu disebabkan masa jabatan kepala sekolah berakhir, mutasi, serta promosi ke jabatan pengawas atau struktural. Disdikpora juga telah menggelar seleksi non-reguler kepala sekolah dan menunggu hasil final untuk segera ditetapkan. “Seleksi sudah dilakukan. Kami berharap hasilnya dapat langsung ditetapkan dan dilantik tahun ini,” katanya. Temukan lebih banyak […]

expand_less