PRABHU Desak Pemkab Cianjur Pulihkan JKN Warga Miskin, Soroti Anggaran Seremonial
- account_circle Ikbal
- calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
DPD LSM PRABHU Indonesia Jaya, menyampaikan sikap dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Cianjur terkait penonaktifan kepesertaan JKN warga miskin, Selasa 15/9/2026.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
RUANGPOJOK.COM – DPD LSM PRABHU Indonesia Jaya mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur segera menjamin akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang terdampak penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur pada Selasa, 15 September 2026.
Audiensi itu turut dihadiri Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPS, Disdukcapil, serta BPJS Kesehatan Cabang Cianjur.
Ketua DPD PRABHU Indonesia Jaya, Mohamad Yusuf, mengatakan persoalan kepesertaan JKN tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi dan anggaran.
Menurut dia, pemerintah harus memastikan warga miskin tetap memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan penanganan medis.
“Keselamatan serta hak hidup masyarakat miskin tidak boleh dikorbankan atas alasan administratif maupun rasionalisasi anggaran,” kata Yusuf, Rabu, 16 September 2026.
Audiensi tersebut menghasilkan Berita Acara Audiensi Nomor 400/758/DPRD/2026.
Dokumen itu ditandatangani Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, BPS, BPJS Kesehatan Cabang Cianjur, dan DPD LSM PRABHU Indonesia Jaya.
PRABHU menilai berita acara tersebut harus menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap persoalan kepesertaan JKN warga miskin.
Yusuf menyebut dokumen kesepakatan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial.
Ia menyebutnya sebagai bentuk komitmen yang harus dijalankan pemerintah daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Berita acara yang telah kita tandatangani bersama ini bukan sekadar panggung seremonial, melainkan kontrak politik dan hukum yang wajib dilaksanakan oleh Pemkab Cianjur,” ujarnya.
PRABHU kemudian menyoroti sejumlah poin yang dinilai penting dalam tindak lanjut persoalan tersebut.
Salah satunya ialah jaminan akses pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang membutuhkan pengobatan.
PRABHU meminta warga terdampak tetap memperoleh pelayanan medis dan tidak ditelantarkan hanya karena status kepesertaan JKN mengalami perubahan.
- Penulis: Ikbal
Saat ini belum ada komentar