JKN Cianjur
PRABHU Desak Pemkab Cianjur Pulihkan JKN Warga Miskin, Soroti Anggaran Seremonial
- calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
- visibility 87
- 0Komentar
RUANGPOJOK.COM – DPD LSM PRABHU Indonesia Jaya mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur segera menjamin akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang terdampak penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur pada Selasa, 15 September 2026. Audiensi itu turut dihadiri Badan Keuangan dan Aset Daerah […]
Temuan BPK 2.545 Warga Meninggal dan Pindah Masih Dibiayai, Dinkes dan Disdukcapil Cianjur Berdalih Verifikasi
- calendar_month Senin, 7 Sep 2026
- visibility 137
- 0Komentar
RUANGPOJOK.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pembayaran iuran JKN untuk peserta yang sudah meninggal dan pindah dari Kabupaten Cianjur. Temuan itu tercantum dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 44.A/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026, 28 Mei 2026. BPK mencatat 254 peserta yang telah meninggal dunia masih menerima pembayaran iuran JKN senilai Rp12.247.200. Selain itu, sebanyak […]
Pengawasan Pemerintahan di Desa Sukataris, Kang Onnie Soroti Perubahan Data UHC
- calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
- visibility 93
- 0Komentar
RUANGPOJOK.COM – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi NasDem H. Onnie S Sandi menggelar pengawasan pemerintahan di Madrasah Nurul Falah, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Minggu, 23 Agustus 2026. Ratusan warga hadir mengikuti kegiatan tersebut. Mereka antusias menyampaikan berbagai persoalan khususnya pada program Universal Health Coverage (UHC). Warga memanfaatkan sesi diskusi dan tanya jawab untuk […]
Aktivis Sebut UHC Cut-Off di Cianjur “Merampas Hak Rakyat”, Sindir Bupati Berprofesi Dokter
- calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
- visibility 77
- 0Komentar
RUANGPOJOK.COM – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mengubah skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas menjadi UHC Cut-Off memicu kritik keras dari kalangan aktivis di Cianjur. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi membatasi akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Salah satu aktivis, Hendra Malik menyebut, perubahan skema itu sebagai langkah yang bertentangan dengan semangat konstitusi. Menurutnya, negara, […]














































