PRABHU Desak Pemkab Cianjur Pulihkan JKN Warga Miskin, Soroti Anggaran Seremonial
- account_circle Ikbal
- calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

DPD LSM PRABHU Indonesia Jaya, menyampaikan sikap dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Cianjur terkait penonaktifan kepesertaan JKN warga miskin, Selasa 15/9/2026.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Organisasi tersebut juga mendorong Pemkab Cianjur menyiapkan skema pembiayaan bagi masyarakat miskin yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
Dalam tuntutannya, PRABHU meminta biaya pengobatan bagi kelompok tersebut ditanggung pemerintah daerah tanpa membebani masyarakat miskin.
Selain persoalan layanan kesehatan, PRABHU menyoroti penggunaan anggaran daerah.
Mereka meminta pemerintah bersama DPRD mengevaluasi kegiatan yang dinilai bersifat seremonial dan mengalihkan anggarannya untuk program jaminan kesehatan masyarakat miskin.
Pengalihan anggaran itu, menurut PRABHU, perlu dipertimbangkan dalam perubahan APBD 2026.
PRABHU juga mendorong pemerintah mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung pembiayaan layanan kesehatan masyarakat.
Poin lainnya menyangkut pemutakhiran data masyarakat terdampak.
Verifikasi dan validasi data diminta melibatkan Dinas Sosial, Disdukcapil, BPS, dan BPJS Kesehatan.
PRABHU meminta proses tersebut memprioritaskan warga terdampak yang sedang sakit, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya.
Selain itu, PRABHU mendorong Pemkab Cianjur membuka posko pengaduan bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan.
Mereka juga meminta data penerima bantuan kesehatan dapat dipublikasikan secara transparan hingga tingkat desa dan kecamatan.
Yusuf menegaskan penggunaan APBD harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, terutama ketika menyangkut akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Setiap rupiah uang rakyat Cianjur harus kembali untuk menyelamatkan nyawa rakyat,” katanya.
PRABHU meminta seluruh pihak yang menandatangani berita acara menjalankan poin-poin yang telah disepakati sesuai kewenangan masing-masing.
Persoalan penonaktifan kepesertaan JKN tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan.
- Penulis: Ikbal






Saat ini belum ada komentar