Breaking News
Beranda » Hiburan / Entertainment » PUTR Cianjur Sinkronkan RTRW dengan Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi Kaji Dampak Geotermal Gunung Gede

PUTR Cianjur Sinkronkan RTRW dengan Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi Kaji Dampak Geotermal Gunung Gede

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, Willy, mengatakan geotermal tercantum dalam rencana struktur ruang sebagai jaringan energi nasional.

Menurut Willy, pemerintah daerah wajib menyelaraskan RTRW kabupaten dengan RTRW Provinsi Jawa Barat serta kebijakan Kementerian ESDM.

“Kalau contoh geotermal, itu masuk dalam rencana jaringan energi. Nanti akan diperiksa kembali, termasuk kemungkinan melengkapi data terbaru,” kata Willy.

Ia menjelaskan, munculnya isu geotermal di Cianjur, termasuk kawasan Kadupandak, berkaitan dengan sinkronisasi tata ruang daerah dan kebijakan energi nasional.

“Kenapa muncul di RTRW Kabupaten Cianjur, kemungkinan sebelumnya juga muncul di RTRW provinsi atau data potensi panas bumi dari Kementerian ESDM,” ujarnya.

Willy menjelaskan, kebijakan panas bumi nasional dipengaruhi penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) oleh pemerintah pusat, termasuk WKP Gunung Gede Pangrango.

Wilayah tersebut mencakup Sukabumi, Bogor, dan Cianjur sebagai bagian kebijakan energi nasional yang dapat berubah sesuai hasil kajian terbaru pemerintah pusat.

“Bisa saja dulu suatu wilayah dianggap memiliki potensi geotermal, tetapi setelah penelitian terbaru hasilnya berubah,” katanya.

Ia memastikan revisi RTRW menjadi momentum evaluasi terhadap seluruh kebijakan struktur ruang, termasuk jaringan energi panas bumi di Cianjur.

Namun, evaluasi tersebut tetap mengacu pada hierarki tata ruang nasional dan provinsi sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengambil keputusan sepihak.

“Prinsip tata ruang itu berjenjang dan saling melengkapi. Kabupaten harus menyesuaikan kebijakan nasional maupun provinsi,” ucap Willy.

Saat ini, revisi RTRW Kabupaten Cianjur masih berproses menyusul penyesuaian kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025.

  • Penulis: Ikbal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RSUD Sayang dan Perwatusi Luncurkan Gerakan 30 Menit Berjemur, Dokter Ingatkan Ancaman Sarcopenia

    RSUD Sayang dan Perwatusi Luncurkan Gerakan 30 Menit Berjemur, Dokter Ingatkan Ancaman Sarcopenia

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    “Kasus tulang di Cianjur ini sangat kompleks dan banyak sekali,” ucapnya. Untuk menekan kasus tersebut, Rizky menekankan pentingnya deteksi dini dan edukasi pencegahan. Salah satu ancaman serius bagi masyarakat, katanya, adalah Sarcopenia, kondisi hilangnya massa otot dan kekuatan tulang seiring bertambahnya usia. “Nomor satu adalah pendeteksian dini karena itu cara utama mencegah penyakit tulang. Yang […]

  • Sopir Mengantuk, Minibus Gilas Tiga Motor di Cidaun, Polisi Amankan Pelaku

    Sopir Mengantuk, Minibus Gilas Tiga Motor di Cidaun, Polisi Amankan Pelaku

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Dodi M
    • 0Komentar

    Akibat insiden tersebut, tujuh orang mengalami luka. Lima korban mengalami luka ringan, sementara dua korban mengalami luka serius, yakni seorang ibu dan anak. Keduanya sempat terseret ke kolong mobil sebelum akhirnya dievakuasi warga dan petugas. Salah satu korban mengalami patah kaki, sementara ibu dan anak yang terseret diduga mengalami luka dalam sehingga harus dirujuk ke […]

  • Kritik Keras GMNI di HJC ke-348, Gimik dan Badut-badut Politik Dipertontonkan

    Kritik Keras GMNI di HJC ke-348, Gimik dan Badut-badut Politik Dipertontonkan

    • calendar_month Minggu, 13 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Kemudian, GMNI juga menilai bahwa layanan kesehatan di Cianjur masih buruk dan belum sesuai standar operasional yang ditetapkan. “Pasien meskipun ODGJ dipaksa datang sendiri ke puskesmas, penanganan stunting dan DBD tidak merata. Ini melanggar UU Kesehatan dan konstitusi,” imbuhnya. Berdasarkan hal tersebut, GMNI menilai pemerintah daerah telah melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar 1945 karena […]

  • Pajak Daerah Cianjur Tembus Rp220,7 Miliar, Baru 51,41 Persen dari Target

    Pajak Daerah Cianjur Tembus Rp220,7 Miliar, Baru 51,41 Persen dari Target

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    “Tentu kami harus optimistis. Insya Allah, sisa target yang ada akan kami optimalkan,” kata Lucky. Adapun sumber pajak daerah Cianjur meliputi pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Penerimaan lainnya berasal dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan […]

  • Apel Kebangsaan di Cianjur, Polres Tegaskan Komitmen Jaga dan Rawat Jawa Barat

    Apel Kebangsaan di Cianjur, Polres Tegaskan Komitmen Jaga dan Rawat Jawa Barat

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Ia menilai keamanan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan gerakan “Jaga Rawat Jawa Barat” yang diluncurkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto pada 17 Juli 2026. Gerakan tersebut menekankan pembangunan ekosistem keamanan melalui kolaborasi Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat, akademisi, dunia […]

  • Diduga Pecah Ban, Tabrakan Beruntun di Lingkar Selatan Tak Terhindarkan

    Diduga Pecah Ban, Tabrakan Beruntun di Lingkar Selatan Tak Terhindarkan

    • calendar_month Kamis, 17 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Beruntung, meskipun banyak korban luka-luka, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Proses evakuasi memakan waktu hingga satu jam, karena harus menunggu kedatangan mobil derek. Selama itu, arus lalu lintas sempat macet sebelum petugas kepolisian tiba dan menyelesaikan evakuasi. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih memeriksa saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk […]

expand_less