Breaking News
Beranda » Home » Jadi Temuan BPK, Tanah Blok Cibuaya Milik Pemkab Sukabumi Tak Bersertifikat dan Terindikasi Dikuasai Pihak Lain

Jadi Temuan BPK, Tanah Blok Cibuaya Milik Pemkab Sukabumi Tak Bersertifikat dan Terindikasi Dikuasai Pihak Lain

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Menurut Asep, tanah tersebut secara administrasi sudah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Namun, pengamanan secara hukum melalui sertifikasi masih berproses.

“Pengamanan administrasi sudah tercatat. Pengamanan hukum kita sedang berproses,” kata Herdivan saat dikonfirmasi ruangpojok.com, Selasa 8 Oktober 2026.

Ia mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal atau memanfaatkan kawasan tersebut.

Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah. Namun, masyarakat juga membutuhkan kepastian hukum mengenai pemanfaatan tanah.

Asep mengatakan Pemkab Sukabumi kini mengkaji pola pemanfaatan yang paling tepat.

“Kita sedang mengkaji metode pemanfaatan yang paling tepat supaya aset pemdanya tidak hilang kontribusinya,” ujarnya.

Ia menyebut pengamanan aset tidak hanya dilakukan melalui sertifikasi. Pemerintah daerah juga mulai mendorong pemanfaatan aset sesuai ketentuan.

Menurut Asep, pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah maupun bentuk kerja sama lainnya sesuai aturan.

Untuk Cibuaya, Asepmengatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPKNL dan DJKN untuk mengkaji pola pemanfaatan yang memungkinkan.

Sementara itu, BPK merekomendasikan Pemkab Sukabumi menginventarisasi batas-batas tanah serta melakukan pengamanan fisik, hukum dan administrasi terhadap tanah HGU di Blok Cibuaya.

Bupati Sukabumi melalui rencana aksi tindak lanjut juga menyatakan akan menginstruksikan BPKAD berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Tindak lanjut tersebut mencakup pengukuran tanah, pengajuan sertifikat hak pakai, pemasangan plang kepemilikan, serta penegasan batas-batas tanah.

Persoalan Cibuaya menjadi bagian dari temuan BPK yang lebih luas terkait pengamanan aset tanah Pemkab Sukabumi.

Dalam LHP yang sama, BPK mencatat dari 3.094 bidang tanah yang tercantum dalam KIB A, sebanyak 2.648 bidang belum mencantumkan informasi sertifikat secara memadai.

Luasnya mencapai 16.989.286,24 meter persegi dengan nilai Rp656,07 miliar.

  • Penulis: Ikbal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah TPPO, Timpora Sukabumi Perketat Patroli Pengawasan Orang Asing

    Cegah TPPO, Timpora Sukabumi Perketat Patroli Pengawasan Orang Asing

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle Linda
    • 0Komentar

    Menurut Henki, keberadaan WNA dapat mendukung pembangunan dan investasi apabila seluruh aktivitasnya sesuai aturan hukum Indonesia. Namun, Imigrasi tetap memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas ilegal tenaga kerja asing. “Sinergitas lintas sektoral menjadi kekuatan utama Timpora dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah,” ujar Henki. Dalam rakor itu, Imigrasi memaparkan hasil pengawasan lapangan […]

  • TNI AL dan Pemkab Sukabumi Bangun Kembali Jembatan Leuwidinding yang Ambruk

    TNI AL dan Pemkab Sukabumi Bangun Kembali Jembatan Leuwidinding yang Ambruk

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle Linda
    • 0Komentar

    “Pembangunan kembali Jembatan Leuwidinding menjadi bukti semangat kolaborasi dan sinergi yang positif.” Asep juga mengajak masyarakat mendukung proses pembangunan agar jembatan tersebut dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan warga. “Mari kita dukung dan jaga kelancaran proses pembangunan jembatan ini. Semua itu agar selesai tepat waktu dan dirasakan manfaatnya.” Sementara itu, Wakasal Laksamana Madya TNI […]

  • SE Gubernur Jabar Terbit, Sawit di Lahan HGU Cihea Jadi Sorotan

    SE Gubernur Jabar Terbit, Sawit di Lahan HGU Cihea Jadi Sorotan

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Najib/Redaksi
    • 0Komentar

    Ironisnya, kampung-kampung yang berdampingan langsung dengan hamparan sawit justru masih kekurangan air bersih. Kampung Pewangi, Bandar, Muara, hingga sekitar lapang disebut belum sepenuhnya menikmati manfaat keberadaan perkebunan besar di wilayahnya. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Cianjur belum bisa berbuat banyak. Kepala Bidang Perkebunan DTPHPKP Kabupaten Cianjur, Asep Gani Suhendar, menegaskan SE Gubernur tidak serta-merta menghapus […]

  • Cak Imin Warning PMI Ilegal, Minta Masyarakat Hindari Tawaran Kerja ke Kamboja

    Cak Imin Warning PMI Ilegal, Minta Masyarakat Hindari Tawaran Kerja ke Kamboja

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Ia secara khusus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran bekerja di Kamboja. “Sampai hari ini yang paling harus diwaspadai adalah Kamboja,” tegasnya. Sebelumnya, Cak Imin mengaku baru kembali dari Jepang dan bertemu sejumlah pejabat pemerintah setempat, termasuk Menteri Hukum Jepang. Dalam pertemuan itu, kedua negara memperkuat komitmen perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga […]

  • Absen Saat Demo Geotermal, Bupati Cianjur Datangi Ciputri Bicara Mitigasi Bencana

    Absen Saat Demo Geotermal, Bupati Cianjur Datangi Ciputri Bicara Mitigasi Bencana

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    “Tahun baru sebaiknya menjadi momentum introspeksi dan kepedulian lingkungan,” ujarnya. Pemerintah Kabupaten Cianjur, kata Wahyu, telah menginstruksikan camat, kepala desa, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan saluran air, gorong-gorong, dan aliran sungai berfungsi optimal. Alat berat juga disiagakan di sejumlah titik rawan longsor dan banjir. Wahyu menyoroti maraknya penebangan pohon dan pembukaan lahan […]

  • Warga Benjot Tegas Tolak Rencana Pendirian Kandang Ayam, Spanduk Penolakan Tersebar di Enam Titik

    Warga Benjot Tegas Tolak Rencana Pendirian Kandang Ayam, Spanduk Penolakan Tersebar di Enam Titik

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Pernyataan Kepala Dinas Perizinan, jika ada kegiatan di proyek tersebut tanpa izin, silakan laporkan kepada kami. Nanti akan kami teruskan ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti,” ujar Muhammad Nur. Sebagai bentuk sikap tegas, warga memasang enam spanduk penolakan di sejumlah titik strategis. Dua spanduk berdiri di Kampung Pangkalan, satu di Awilarangan, dua di Garogol Kulon, dan […]

expand_less