Breaking News
Beranda » Dewan Perwakilan Rakyat » DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-22, Bahas Nota Pengantar Raperda APBD 2027

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-22, Bahas Nota Pengantar Raperda APBD 2027

  • account_circle Linda
  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas mengatakan pemerintah menyusun APBD 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Pemerintah mengarahkan anggaran untuk memenuhi belanja wajib, pelayanan dasar, SPM, dan target pembangunan daerah.

“Pelayanan wajib dasar itu tidak bisa kita ubah-ubah, sudah kita penuhi,” ujar Andreas.

Menurutnya, pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat ketika melakukan efisiensi atau penyesuaian anggaran.

“Anggaran ini juga harus memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas,” katanya.

Pemkab Sukabumi juga menetapkan tema pembangunan 2027, yakni “Penyiapan Ekosistem Pendukung, untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”

Pemerintah menyelaraskan tema tersebut dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029.

Kebijakan pembangunan juga menyesuaikan arah pembangunan Jawa Barat dan nasional pada 2027.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan pembahasan APBD harus mengacu pada target yang tercantum dalam RPJMD.

Menurutnya, DPRD akan mengawal agar anggaran mendukung program prioritas yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD.

“Semua anggaran itu dialokasikan terhadap program-program yang prioritas,” kata Budi Azhar.

Ia menyebut pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan APBD 2027.

Budi juga meminta target tahunan dalam RPJMD tetap menjadi acuan selama proses pelaksanaan pembangunan.

Setelah penyampaian nota pengantar, DPRD bersama pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi 2027.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan sebelum APBD 2027 ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Penulis: Linda
  • Editor: Ikbal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kang Onnie Dukung Peran Bank BJB Tekan Ketergantungan Masyarakat pada Pinjol

    Kang Onnie Dukung Peran Bank BJB Tekan Ketergantungan Masyarakat pada Pinjol

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Ia menilai Bank BJB sudah memiliki skema pembiayaan yang dapat dikembangkan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu program yang dinilai potensial ialah Kredit Mesra. Menurut Kang Onnie, program itu hanya memerlukan penyesuaian agar menjangkau lebih banyak masyarakat. “Program seperti Kredit Mesra tinggal dimodifikasi sedikit saja. Konsep ini sudah berhasil diterapkan […]

  • Si Jago Merah Mengamuk Habiskan Dua Rumah di Campaka

    Si Jago Merah Mengamuk Habiskan Dua Rumah di Campaka

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Dua rumah tersebut mengalami kerusakan parah. Rumah Jenal, berukuran 7 x 6 meter, merupakan rumah panggung, sedangkan rumah Ade Kurniawan, berukuran 8 x 7 meter, adalah bangunan permanen. Saat ini, kedua keluarga korban mengungsi sementara di rumah kerabat terdekat. Pemerintah desa bersama warga setempat telah menggalang bantuan darurat berupa pakaian dan kebutuhan pokok secara sukarela. […]

  • Bentrok Warga di Cimacan Dipicu Sengketa Lahan, Polisi Turun Redam Ketegangan

    Bentrok Warga di Cimacan Dipicu Sengketa Lahan, Polisi Turun Redam Ketegangan

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Sementara itu, Kapolsek Pacet AKP Amir Said menjelaskan, keributan terjadi akibat gesekan antara penggarap lama dan penggarap baru di lahan milik seorang tuan tanah. Ia menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. “Permasalahan ini murni karena miskomunikasi di lapangan. Kedua pihak yang sempat luka-luka sudah dipulangkan dari rumah sakit,” kata Amir. Menurut Amir, polisi […]

  • Onnie Sandi Bekali Pemilih Pemula di Cianjur dengan Pendidikan Demokrasi Berbasis Pancasila

    Onnie Sandi Bekali Pemilih Pemula di Cianjur dengan Pendidikan Demokrasi Berbasis Pancasila

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Ia berharap pelajar mampu menggunakan hak pilih secara bijak serta memahami konsekuensi dari setiap pilihan politik yang diambil. Kepala SMA Islam Daarul Irsyad, Muhammad Rizal Zaenulloh, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pendidikan demokrasi penting untuk membangun kesadaran politik sejak dini. “Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Onnie. Materi ini penting untuk membentengi siswa dari pemahaman demokrasi […]

  • Kementerian HAM Upayakan Perlindungan Warga Indonesia yang Ditahan Tentara Israel

    Kementerian HAM Upayakan Perlindungan Warga Indonesia yang Ditahan Tentara Israel

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    “Kementerian Luar Negeri berada di frontliner untuk menggerakkan instrumen internasional dan itu sudah berjalan,” katanya. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan jalur PBB, termasuk posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, untuk mendorong perlindungan terhadap para relawan dan jurnalis Indonesia yang ditahan. “Kita menggunakan instrumen karena Indonesia anggota Dewan HAM PBB. Institusi PBB juga kita gunakan untuk […]

  • DPMD Cianjur : Kades Terancam Diberhentikan Jika Dapat Surat Teguran

    DPMD Cianjur : Kades Terancam Diberhentikan Jika Dapat Surat Teguran

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Dendi menyebut pengawasan keuangan desa melibatkan Inspektorat, Kecamatan, BPD, dan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, Kades akan mendapat teguran dan diminta mengembalikan kerugian negara sesuai jangka waktu SKB Tiga Menteri. “Jika kepala desa tidak menindaklanjuti arahan dari hasil pemeriksaan, maka bisa berlanjut ke proses hukum atau bahkan pemberhentian,” tegasnya. Lebih lanjut, Dendi menjelaskan, jika Kades tidak […]

expand_less