Breaking News
Beranda » Home » ESDM Catat 56 Titik Tambang Ilegal di Cianjur, 110 Titik di Wilayah I Disidak dalam Tiga Tahun

ESDM Catat 56 Titik Tambang Ilegal di Cianjur, 110 Titik di Wilayah I Disidak dalam Tiga Tahun

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

RUANGPOJOK.COM – Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah I Cianjur mencatat 56 titik pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Cianjur sejak 2023 hingga November 2026.

Sementara itu, jumlah pertambangan yang mengantongi izin di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak sembilan izin, terdiri atas satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, enam IUP Operasi Produksi (OP), dan dua Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Koordinator Pertambangan dan Air Tanah ESDM Wilayah I Cianjur, Diki Pramesti, melalui Penata Kelola Pertambangan David Chandra, mengatakan pihaknya menginventarisasi 110 titik tambang ilegal di wilayah kerja ESDM Wilayah I selama tiga tahun terakhir.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 titik berada di Kabupaten Cianjur. Sisanya tersebar di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.

“Sejak 2023 sampai saat ini, Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur telah melakukan upaya pemasangan spanduk dan juga melayangkan peringatan kepada PETI sebanyak 110 titik. Untuk Kabupaten Cianjur sebanyak 56 titik,” kata David kepada ruangpojok.com, Selasa, 17 November 2026.

Menurut David, temuan tambang ilegal paling banyak berada di Kecamatan Cilaku, Sukaluyu, Cibeber.

ESDM melakukan pembinaan dan edukasi kepada para pelaku usaha agar menghentikan penambangan tanpa izin dan mengurus legalitas.

Jika aktivitas tetap berlangsung, petugas memasang spanduk larangan dan melayangkan surat peringatan penghentian kegiatan.

ESDM juga meneruskan hasil inventarisasi kepada aparat penegak hukum (APH), terutama kepolisian.

“Setelah pemasangan spanduk, kami melayangkan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan dan ditembuskan ke APH, dalam hal ini Polres. Biasanya dalam kurun satu bulan, hasil inventarisasi PETI diteruskan ke Polres Cianjur,” ujarnya.

Sementara itu, ESDM menyampaikan hasil inventarisasi tambang ilegal tingkat Jawa Barat kepada Polda Jawa Barat dalam kurun waktu tiga bulan.

  • Penulis: Ikbal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less