Realisasi APBDes Cimanggu 2024: Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur Desa

“Mekanisme ini melibatkan lembaga hukum bersertifikasi yang telah ditentukan oleh pengadilan,” tambahnya. Setelah pemaparan, Kang Onnie juga berdialog dengan masyarakat. Mereka menyampaikan salah satu keluhan tentang kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Cianjur Menanggapi hal tersebut, Kang Onnie berkomitmen untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah kabupaten atau provinsi, sesuai kewenangannya. Melalui sosialisasi ini, Kang Onnie berharap […]

Sementara, Asep, salah satu warga, menyatakan kekecewaannya karena Kepala Desa Cibarengkok tidak hadir dalam pertemuan yang difasilitasi Pemkec Bojongpicung. “Dari enam kali pertemuan, kami warga masyarakat tidak sekalipun bertemu tatap muka dengan kepala desa. Pertanyaannya ada apa, kami itu kan masyarakatnya,” kata Asep. Menurutnya, aksi warga dipicu oleh sikap kepala desa yang kerap melakukan intimidasi. […]

“Alhamdulillah hari ini DPC Partai Gerindra melaksanakan buka puasa bersama dengan pengurus Wanhat dan para PAC. Ini agenda tahunan yang rutin digelar setiap Ramadan. Seluruh fraksi dan pengurus hadir untuk memeriahkan bulan suci ini,” kata Ganjar. Ia menjelaskan, sebelum kegiatan yang dipusatkan di Kantor DPC, para anggota Fraksi Gerindra telah lebih dulu melaksanakan berbagai kegiatan […]

“ketika kita amankan, korban ini masih anak sekolah dan kenal dengan kelompok lain lewat media sosial,” katanya. Sementara, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengonfirmasi korban tewas akibat menabrak pembatas jalan setelah dikejar terduga pelaku. “Kami masih mendalami apakah luka yang dialami korban akibat benturan atau senjata tajam,” ujarnya. Tono menambahkan, selain keterangan saksi, […]

Selain berdialog dengan pemuda, Onnie juga menanggapi usulan Ketua RT terkait pembentukan Badan Usaha Milik RT (BUMRT). Ia menilai ide tersebut sebagai langkah kreatif untuk mendorong ekonomi warga. “Itu ide bagus. Nanti bisa bekerja sama dengan Bank BJB. Skemanya kredit per orang, sekitar Rp5 juta, tapi dalam kelompok sepuluh orang. Asal usahanya jelas dan terkoordinasi, […]

1. Bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik DPRD seharusnya menyediakan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Sekretariat DPRD Wajib Menyimpan Arsip LHP BPK, Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dokumen LHP BPK RI seharusnya tersimpan dan dapat diakses oleh publik. 3. DPRD Seharusnya Memiliki […]