Carut-Marut Aset Pemkab Sukabumi, Wabup Akui Penataan Belum Optimal
- account_circle Aseng/Red
- calendar_month Senin, 7 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Gambar Redaksi :Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi H Andreas bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali usai rapat paripurna di gedung DPRD Sukabumi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BPK menemukan salah satu pengembang menyerahkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya 3.542 meter persegi dari ketentuan siteplan seluas 13.239 meter persegi.
Kondisi tersebut menghasilkan kekurangan RTH seluas 9.697 meter persegi. BPKAD juga belum menyimpan sertifikat tanah TPU dari PSU yang telah diserahkan.
Atas temuan tersebut, BPK meminta Pemkab Sukabumi memperbaiki administrasi dan pengamanan aset dalam waktu 60 hari.
Pemkab diminta memprioritaskan sertifikasi tanah yang berisiko sengketa, termasuk tanah yang belum bersertifikat dan belum balik nama.
Khusus tanah Cibuaya, BPK meminta Pemkab menginventarisasi batas tanah serta melakukan pengamanan fisik, hukum, dan administrasi.
Pemkab juga harus melakukan pengukuran, mengajukan sertifikat hak pakai, memasang plang kepemilikan, dan memperjelas batas tanah.
Wakil Bupati Sukabumi mengakui persoalan aset tersebut membutuhkan penanganan serius.
“Banyak sekali aset kita yang belum terpantau dengan baik,” kata Wakil Bupati Sukabumi, Jum’at, 4 September 2026 kepada Ruangpojok.com.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan kerja ekstra untuk menertibkan seluruh aset daerah yang belum tertata.
“Memang kita membutuhkan kerja ekstra untuk menertibkan seluruh aset tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan penataan aset membutuhkan koordinasi seluruh perangkat daerah, bukan hanya satu instansi.
“Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam merapikan aset daerah. Sampai hari ini, penataan aset terus kami dorong,” katanya.
Terkait pembahasan APBD Perubahan, Wabup mengatakan pemerintah harus memperbaiki berbagai temuan BPK.
“Ya, harusnya ada perbaikan karena ada temuan-temuan yang harus diselesaikan,” katanya.
Namun, ia menyebut pemerintah juga harus membagi anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas.
“Konsentrasi anggaran saat ini memang sangat banyak. Prioritas kami antara lain penanganan bencana, infrastruktur, dan kesehatan,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan penataan dan pengelolaan aset tetap menjadi perhatian dalam pengendalian anggaran.
“Ke depan, terkait alokasi anggaran untuk penataan dan pengelolaan aset, kami akan mencoba mengontrol kembali,” pungkasnya. (Aseng/Red)
- Penulis: Aseng/Red
- Editor: Ikbal





Saat ini belum ada komentar