Breaking News
Beranda » Desa Kita » Bupati Cianjur Kecam Penyiksaan WNI di Arab Saudi, Pastikan Koordinasi Pemulangan dan Pemulihan Korban

Bupati Cianjur Kecam Penyiksaan WNI di Arab Saudi, Pastikan Koordinasi Pemulangan dan Pemulihan Korban

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month Kam, 26 Feb 2026

“Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan yang bersangkutan bisa sampai ke Indonesia dengan selamat dan sehat,” katanya.

Ia juga mengingatkan warga Cianjur yang hendak bekerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, agar mengikuti prosedur resmi dan tidak menggunakan jalur ilegal.

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika ingin bekerja, penuhi seluruh proses yang berlaku. Bekerjalah melalui lembaga resmi dan lengkapi dokumen secara legal. Jangan menggunakan dokumen palsu atau jalur ilegal,” tegasnya.

Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur resmi akan memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Dengan prosedur yang benar, warga Cianjur yang bekerja akan mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta ditempatkan di tempat kerja yang bertanggung jawab. Dengan begitu, mereka bisa bekerja dengan aman, memperoleh penghasilan yang baik, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” pungkasnya.

Pemkab Cianjur kini menunggu perkembangan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait kondisi dan jadwal pemulangan korban.

Pemerintah daerah memastikan akan terus mengawal kasus tersebut hingga korban kembali dan mendapatkan penanganan yang layak.

  • Penulis: Ikbal

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Cianjur Bongkar Jaringan Ganja Lintas Provinsi, 6,4 Kilogram Disita. 

    Polres Cianjur Bongkar Jaringan Ganja Lintas Provinsi, 6,4 Kilogram Disita. 

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Setiba di Cianjur, ketiganya memisahkan sekitar 3 kilogram ganja untuk diedarkan di wilayah Pacet dan sekitarnya, sementara sisanya dikirim ke Jakarta atas instruksi seorang bandar berinisial BD yang diduga mengendalikan operasi dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sumatera. “Dari hasil pemeriksaan, jaringan ini bukan pemain baru. Kami menduga mereka terhubung dengan sindikat antarprovinsi yang melibatkan […]

  • Bank Tanah Garap Reforma Agraria di Cianjur, 203 Hektare Lahan Negara Disiapkan untuk Pemberdayaan Warga

    Bank Tanah Garap Reforma Agraria di Cianjur, 203 Hektare Lahan Negara Disiapkan untuk Pemberdayaan Warga

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Selain sektor utama, penguatan ekonomi juga menyasar pengembangan UMKM berbasis potensi lokal yang dimiliki desa. Pengembangan kawasan juga diarahkan pada sektor ekowisata serta wisata edukasi desa yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menegaskan komitmen pemanfaatan lahan negara secara legal dan aman. Ia menyebutkan nota kesepahaman telah ditandatangani bersama Pemerintah […]

  • Merebak Aduan PIP di Cianjur, SDN Gunungkembang Sediakan Posko Pengaduan

    Merebak Aduan PIP di Cianjur, SDN Gunungkembang Sediakan Posko Pengaduan

    • calendar_month Ming, 28 Des 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mengapresiasi langkah SDN Gunungkembang dalam membuka layanan pengaduan PIP sebagai solusi penyelesaian masalah penyaluran bantuan. Kepala Bidang SD Disdikpora Cianjur, M Arifin, menilai layanan aduan tersebut layak menjadi percontohan bagi sekolah lain. “Sekolah perlu membuka ruang pengaduan masyarakat, khususnya terkait PIP. Tugas utama pegawai adalah […]

  • GMNI Cianjur Soroti Transparansi DPRD, Desak Akses Laporan BPK

    GMNI Cianjur Soroti Transparansi DPRD, Desak Akses Laporan BPK

    • calendar_month Sen, 10 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    1. Bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik DPRD seharusnya menyediakan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Sekretariat DPRD Wajib Menyimpan Arsip LHP BPK, Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dokumen LHP BPK RI seharusnya tersimpan dan dapat diakses oleh publik. 3. DPRD Seharusnya Memiliki […]

  • APBDes Cihaur Tahun 2024 Fokus pada Rehabilitasi Alun-Alun Cibeber

    APBDes Cihaur Tahun 2024 Fokus pada Rehabilitasi Alun-Alun Cibeber

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Sementara itu, anggaran BLT sebesar Rp104.400.000 akan disalurkan dalam bentuk bantuan beras kepada masyarakat. “Nantinya, BLT akan diberikan dalam bentuk beras dengan total anggaran mencapai Rp104.000.000,” tambah Ikhsan. Melihat ke depan, Ikhsan mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Cihaur berencana untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membentuk Koperasi Merah Putih pada tahun 2025. “Sesuai instruksi […]

  • Kejari Cianjur Tetapkan Mantri Bank Himbara sebagai Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

    Kejari Cianjur Tetapkan Mantri Bank Himbara sebagai Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

    • calendar_month Sen, 24 Nov 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Tak hanya itu, tersangka juga memotong dan menggunakan setoran kredit yang seharusnya masuk ke rekening pinjaman nasabah. “Tersangka memanfaatkan setoran kredit untuk kepentingan pribadinya,” kata Yussie. Penyidik mencatat 56 nasabah menjadi korban praktik tersebut, dengan nilai pinjaman rata-rata mencapai Rp 100 juta. Akibat perbuatan itu, terjadi kredit macet dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 3,02 […]

error: Content is protected !!
expand_less