Angkot Beratribut Nomor Calon Kades Sukamanah Angkut Pemilih ke TPS, Ketua BPD Sebut Bisa Jadi Pelanggaran
- account_circle Ikbal
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gambar Istimewa : Dua angkutan umum berwarna oranye dan merah terlihat memasang atribut nomor urut 1 di bagian depan kendaraan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
RUANGPOJOK.COM – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital di Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, diwarnai dugaan pelanggaran.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah mobilisasi pemilih menggunakan angkutan umum beratribut nomor urut calon.
Peristiwa tersebut terjadi saat pemungutan suara pada Minggu, 8 November 2026. Sejumlah angkutan umum terlihat mengangkut warga menuju lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
Ironisnya, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pemilih itu tidak sekadar menjadi sarana transportasi. Beberapa angkutan bahkan terlihat terpasang atribut nomor urut 1 di bagian depan kendaraan.
Pemasangan atribut tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai netralitas mobilisasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkades.
Sebab, kendaraan yang mengangkut warga menuju TPS justru menampilkan identitas nomor urut salah satu calon kepala desa.
Kondisi ini pun memicu sorotan terhadap mekanisme mobilisasi pemilih, termasuk dugaan penggunaan fasilitas angkutan untuk menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu.
Ketua BPD Desa Sukamanah membenarkan adanya mobilisasi warga menggunakan angkutan saat Pilkades berlangsung.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui adanya kendaraan yang menggunakan nomor urut calon.
Padahal, menurutnya, dalam pembahasan sebelumnya telah disepakati bahwa kendaraan yang digunakan tidak boleh ditempeli nomor urut.
“Kalau untuk memobilisasi, cuma ada yang tidak diketahui oleh panitia. Dalam rapat sudah disampaikan bahwa mobil yang masuk tidak boleh menggunakan nomor. Ternyata ada mobil yang menggunakan nomor satu,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai aturan penggunaan nomor urut pada kendaraan, Ketua BPD menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan.
“Itu bisa disebut pelanggaran,” singkatnya.
- Penulis: Ikbal
Saat ini belum ada komentar