Sengketa Pilkades Sukamanah Tak Capai Mufakat, Camat Karangtengah Teruskan ke Kabupaten
- account_circle Zayu
- calendar_month 4 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

(foto: Ruangpojok.com) Keputusan tersebut diambil setelah audiensi antara para calon, panitia Pilkades, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menghasilkan kesepakatan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Dia menyebut jumlah daftar pemilih di Sukamanah mencapai lebih dari 7.000 orang. Dengan tingkat partisipasi sekitar 43 persen, jumlah pemilih yang datang diperkirakan mencapai 3.500 orang.
“Penambahan meja registrasi ternyata belum cukup mengurai penumpukan. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pilkades berikutnya,” jelasnya.
Dony juga menyebut panitia sempat menawarkan penambahan tempat pemungutan suara (TPS). Namun, rencana tersebut tidak disepakati karena membutuhkan tambahan biaya.
Menurutnya, penambahan TPS berdasarkan wilayah kedusunan dapat menjadi salah satu solusi. Dengan pola tersebut, pemilih tidak terkonsentrasi di satu lokasi sehingga proses registrasi dan pemungutan suara lebih terkendali.
Dia menilai sistem pemungutan suara digital bukan menjadi persoalan utama. Penggunaan tablet sebagai pengganti surat suara kertas berjalan pada tahap pemungutan, sedangkan kendala muncul pada proses registrasi pemilih.
“Evaluasi kami lebih pada bagaimana mengatur registrasi agar tidak terjadi penumpukan. Salah satu usulannya adalah menambah jumlah TPS,” katanya.
Terkait informasi adanya undangan pemilih yang dibawa secara kolektif pada hari pemungutan suara, Dony mengatakan persoalan tersebut membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.
Dia menegaskan, persoalan undangan tersebut tidak tercantum dalam poin keberatan yang disampaikan para calon. Adapun keberatan yang diterima antara lain dugaan politik uang dan dugaan pemasangan nomor pada kendaraan angkutan pemilih.
Dony menambahkan, pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Karangtengah tetap menyisakan sejumlah catatan evaluasi. Pemerintah kecamatan bersama panitia desa dan BPD perlu menyiapkan skema penyelenggaraan yang lebih baik untuk pelaksanaan berikutnya.
“Ketika pemilih bisa menyalurkan hak pilihnya, penyelenggaraan memang terlaksana. Namun, kondisi penumpukan ini menjadi catatan kami agar tidak terulang pada Pilkades 2028,” pungkasnya.(rz)
- Penulis: Zayu






Saat ini belum ada komentar