Memasuki Usia 24 Tahun, Dukungan Presiden Prabowo Perkuat Pemberantasan Kejahatan Keuangan
- account_circle Ikbal
- calendar_month 1 jam yang lalu
Gambar Istimewa : Presiden RI Prabowo Subianto.
RUANGPOJOK.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memasuki usia 24 tahun dengan memperkuat perannya sebagai pusat intelijen keuangan Indonesia.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi PPATK untuk meningkatkan kapasitas dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, Jakarta, 26 Agustus 2026.
Atas perintah langsung Presiden Prabowo, anggaran PPATK bertambah lebih dari 100 persen.
Penguatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperbesar kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsi intelijen keuangan.
Salah satu fokus PPATK ialah memberantas judi online. Perputaran dana judi online pada 2024 mencapai sekitar Rp359,81 triliun.
Angka itu turun menjadi Rp286,84 triliun pada 2025 atau sekitar 20,3 persen. Pada periode yang sama, jumlah deposit tercatat Rp51,3 triliun.
Memasuki Semester I 2026, jumlah deposit judi online tercatat sekitar Rp22 triliun.
PPATK juga menghentikan transaksi terhadap 5.762 rekening bandar judi online.
Sebanyak Rp588,62 miliar dana judi online telah disita untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dana tersebut belum mencakup rekening yang masih diblokir penyidik atau perkara yang belum memperoleh putusan pengadilan.
Kerja PPATK tidak hanya menyasar judi online. Sepanjang 2025 hingga Semester I 2026, PPATK menyampaikan 1.479 Hasil Analisis kepada aparat penegak hukum.
PPATK juga menghasilkan 17 Hasil Pemeriksaan untuk mendukung penanganan berbagai tindak pidana.
Dalam periode tersebut, indikasi transaksi terkait korupsi mencapai sekitar Rp195,77 triliun.
Nilai itu terdiri atas Rp180,87 triliun pada 2025 dan Rp14,90 triliun pada Semester I 2026.
Indikasi transaksi narkotika mencapai sekitar Rp7,72 triliun. Rinciannya Rp4,79 triliun pada 2025 dan Rp2,92 triliun pada Semester I 2026.
- Penulis: Ikbal
