Breaking News
Beranda » Dewan Perwakilan Rakyat » Ketua Komisi A DPRD Cianjur Geram Tindakan Arogan Satpol PP di Bomero

Ketua Komisi A DPRD Cianjur Geram Tindakan Arogan Satpol PP di Bomero

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Rencananya Komisi A akan memanggil Satpol PP Cianjur untuk mempertanggung jawabkan tindakannya kemarin pada penertiban PKL di Bomero City.

  • Penulis: Ikbal
  • Editor: Ikbal

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hasil Tes Urine 95 Pegawai DPRD Cianjur Tak Dibuka ke Publik, Ini Kata BNNK

    Hasil Tes Urine 95 Pegawai DPRD Cianjur Tak Dibuka ke Publik, Ini Kata BNNK

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Dodi
    • 0Komentar

    “Kadang seseorang menggunakan obat-obatan karena ketidaktahuannya. Misalnya, sebelumnya pernah dirawat karena sakit atau depresi, sehingga resep obat harus dibawa,” katanya. BNNK Cianjur berharap seluruh instansi pemerintahan terus melaksanakan tes urine sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkotika. Ke depan, BNNK juga membuka layanan pemeriksaan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya berdasarkan permintaan masing-masing […]

  • Onie S Sandi Angkat Bicara, Luruskan Isu Merger NasDem

    Onie S Sandi Angkat Bicara, Luruskan Isu Merger NasDem

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Dengan demikian, pemberitaan yang beredar tidak menimbulkan tafsir keliru dan tetap menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

  • Cianjur Naik ke Peringkat 19 Digitalisasi Daerah, Bupati: Cianjur Mampu Naik Kelas

    Cianjur Naik ke Peringkat 19 Digitalisasi Daerah, Bupati: Cianjur Mampu Naik Kelas

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Selain digitalisasi, forum tersebut juga membahas pengendalian inflasi daerah. Wahyu menilai pengendalian inflasi berkaitan langsung dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. “Pengendalian inflasi bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi merupakan persoalan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyu. Karena itu, pemerintah daerah didorong membangun ekosistem kebijakan yang saling terhubung. Kebijakan tersebut mencakup pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi daerah. Wahyu juga […]

  • Atap Laboratorium SMPN 3 Tanggeung Ambruk, Kepala Sekolah Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

    Atap Laboratorium SMPN 3 Tanggeung Ambruk, Kepala Sekolah Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

    • calendar_month Sabtu, 26 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Kerusakan atap kemungkinan dipicu oleh beban genting yang berat, ditambah kondisi cuaca yang tidak mendukung di wilayah selatan,” ujar Ipan. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah harus segera membersihkan puing-puing di sekitar area yang terdampak demi keamanan siswa dan melaporkannya ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). “Kami sudah instruksikan untuk segera menurunkan puing-puing dan […]

  • Lilis Boy Dorong Karang Taruna Berdaya Melalui Pelatihan dan Kewirausahaan

    Lilis Boy Dorong Karang Taruna Berdaya Melalui Pelatihan dan Kewirausahaan

    • calendar_month Minggu, 20 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Pelatihan harus menghasilkan, bukan sekadar teori. Karang Taruna harus jadi motor penggerak ekonomi desa,” imbuhnya. Lilis Boy memuji inisiatif komunitas Radio Antar Desa (Rades) yang beranggotakan 179 pemuda. “Mereka mandiri dengan iuran Rp10.000 per bulan, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Ini contoh nyata pemuda berdaya,” ucapnya. Ia berharap lebih banyak pemuda Cianjur menciptakan peluang usaha […]

  • Kekecewaan HMI Cianjur Memuncak, Puluhan Dapur SPPG Beroperasi Tanpa Sertifikat

    Kekecewaan HMI Cianjur Memuncak, Puluhan Dapur SPPG Beroperasi Tanpa Sertifikat

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Selain soal sertifikat, HMI juga menemukan sejumlah dapur tidak beroperasi di titik koordinat resmi sesuai data BGN dan bahkan mengirim paket makanan MBG ke luar kecamatan. Praktik tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 03 Tahun 2025 tentang Sinkronisasi Data Penerima Manfaat. Ridha menilai pelanggaran itu berpotensi mengacaukan distribusi penerima manfaat MBG dan membuka […]

expand_less