Dua Tahun Prabowo-Gibran, KIPP Cianjur Soroti Ketimpangan Gender hingga Perlindungan Perempuan
- account_circle Ikbal
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gambar Istimewa : Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Cianjur, An-an Hasanah.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tanpa dukungan tersebut, perempuan pedesaan berisiko menanggung beban ganda.
Mereka harus mengurus rumah tangga sekaligus mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
An-an juga menghubungkan persoalan ekonomi dengan keputusan perempuan untuk bekerja ke luar negeri sebagai PMI.
Menurutnya, terbatasnya pilihan pekerjaan yang aman dan layak di daerah dapat mendorong perempuan mencari penghasilan di sektor domestik negara tujuan.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat perlindungan pekerja migran, termasuk perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.
Ia juga menyoroti belum tuntasnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam konteks perlindungan kelompok pekerja yang rentan.
Di sisi lain, An-an menilai ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah juga perlu mendapat perlindungan.
Ia menyoroti ancaman kekerasan berbasis gender siber, perundungan digital, dan tekanan sosial terhadap perempuan yang menyampaikan kritik.
Menurutnya, ancaman tersebut berpotensi menghambat partisipasi perempuan dalam mengawasi penggunaan anggaran maupun pelaksanaan pembangunan di daerah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan memperkuat mekanisme perlindungan bagi perempuan yang menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan keadilan gender.
An-an menegaskan, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melihat lebih jauh daripada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik.
Pemerintah juga perlu mengukur sejauh mana kebijakan nasional memberikan manfaat nyata bagi perempuan di daerah.
Ia mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan anggaran, perlindungan pekerja migran, penyediaan layanan sosial, dan pemenuhan hak warga untuk menyampaikan pendapat.
“Demokrasi yang sejati tidak akan pernah berdiri di atas peminggiran suara dan hak-hak perempuan daerah,” tulisnya.
Bagi An-an, Cianjur merupakan cermin dari tantangan yang lebih luas. Pemerintah perlu memastikan perempuan tidak hanya menjadi sasaran program pembangunan, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan menikmati hasil pembangunan secara adil.
- Penulis: Ikbal
Saat ini belum ada komentar