DPMD Cianjur Ingatkan Ancaman Pidana bagi Perusak Segel Kotak Suara Pilkades
- account_circle Ikbal
- calendar_month Senin, 9 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Gambar Redaksi : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Cianjur, Dendi Rinaldi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Menurutnya, keberatan terhadap hasil Pilkades tidak bisa menjadi alasan bagi calon atau pihak lain untuk membuka kotak suara secara sepihak.
Calon kepala desa yang tidak menerima hasil pemilihan memiliki waktu tiga hari setelah pengumuman resmi untuk menyampaikan keberatan.
Mereka dapat mengajukan keberatan kepada camat selaku pengawas atau melalui Panitia Pemilihan Desa (PPD).
Apabila sengketa berlanjut ke pengadilan dan salah satu pihak meminta pemeriksaan kotak suara, pembukaan harus berdasarkan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Apabila ada tuntutan ataupun juga ada gugatan dari salah satu calon, kemudian mengajukan pembukaan kotak audit ini sebagai proses penyelesaian, maka ini hanya bisa dibuka atas perintah pengadilan, PTUN,” tegasnya.
Dendi memastikan panitia tetap bertanggung jawab menjaga keamanan kotak suara hingga seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkades selesai.
DPMD mengimbau seluruh calon kepala desa dan pendukungnya menghormati mekanisme penyelesaian sengketa.
Dengan demikian, para pihak dapat memperjuangkan keberatan melalui jalur resmi tanpa merusak segel maupun mengganggu keutuhan kotak suara.
- Penulis: Ikbal






Saat ini belum ada komentar