Cianjur Catat Pelaporan Pelanggaran Pilkada 2024 Tertinggi di Jawa Barat, KIPP Soroti Netralitas Aparatur
- account_circle Admin
- calendar_month Sab, 26 Okt 2024

Irhan menekankan bahwa jika pelanggaran ini terjadi, sanksi tegas akan diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar netralitas, termasuk pemberhentian sementara hingga pemberhentian total, bahkan bisa berujung pada pidana.
Selain itu, Irhan mengungkapkan bahwa laporan dari Bawaslu setiap kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan Cianjur berada di peringkat pertama dalam jumlah pelanggaran Pilkada.
Ia menambahkan bahwa upaya pengawasan perlu ditingkatkan untuk menjaga agar proses demokrasi tidak tercoreng oleh tindakan oknum.
“Dari hasil laporan Bawaslu setiap kabupaten/kota, Cianjur berada di peringkat pertama dalam pelanggaran Pilkada ini. Artinya, Cianjur perlu bekerja ekstra untuk menjaga jalannya demokrasi yang sehat,” ungkapnya.
Irhan juga menghimbau masyarakat Cianjur untuk tidak takut melaporkan segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh ASN, TNI, Polri, kepala desa, atau perangkatnya.
“Demi demokrasi yang sehat, jika terjadi intimidasi, laporkan. Rakyat berhak menjalani proses demokrasi tanpa tekanan,” tutupnya
- Penulis: Admin


