RUANGPOJOK.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur pada Kamis, 15 Mei 2025.
Mereka mendesak pemerintah daerah meningkatkan transparansi publik yang selama ini mereka nilai tertutup.
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Dr. Ir. Hj. Metty Triantika, M.T., dan anggota DPRD Fraksi Golkar, M. Zulfahmi, hadir untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Ketua GMNI Cianjur, Agus Rama Tunggaraga, menjelaskan bahwa aksi ini muncul karena terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik. Ia menegaskan bahwa kondisi ini merupakan bentuk “pembungkaman gaya baru” terhadap hak rakyat.
“Kami menganggap ini sebagai praktik pembodohan terhadap masyarakat Cianjur,” katanya kepada wartawan.
GMNI juga menyoroti dugaan korupsi dalam pengelolaan website pemerintah daerah. Agus Rama menyatakan bahwa beberapa situs resmi Pemkab bermasalah, tidak kredibel, dan sulit diakses publik.
“Informasi yang tersaji tidak lengkap, sehingga kami menduga kuat adanya penyelewengan anggaran dalam pengelolaannya,” tambahnya.
Selain itu, GMNI mengkritik buruknya pelayanan kesehatan di Cianjur. Mereka mengungkap dua kasus: seorang pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terpaksa datang ke Puskesmas Warungkondang, dan pasien sakit menahun yang tidak mendapatkan pemeriksaan menyeluruh.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut Pemkab menangani wabah demam berdarah dengue (DBD) yang telah merenggut korban jiwa di beberapa wilayah.
Mereka juga meminta kejelasan soal penggunaan dana donasi gempa Cianjur senilai Rp3,2 miliar, seperti tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2022.
GMNI mendesak DPRD membuka transparansi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Namun, Agus mengungkapkan bahwa permintaan data anggaran website Pemkab justru dijawab dengan alasan dokumen tersebut bersifat rahasia.
“Kami meminta DPRD terbuka kepada publik, khususnya soal anggaran dan kebijakan. Jika tidak ada respons konkret, kami siap mengerahkan massa lebih besar,” tegasnya.
Oleh karena itu, GMNI bertekad terus mengawal isu ini, termasuk mendorong pembentukan pansus dan melaporkan masalah ini ke Kejaksaan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kami tidak akan berhenti. Ini adalah perjuangan kami untuk memastikan hak rakyat terpenuhi,” tegas Agus.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Cianjur, Dr. Ir. Hj. Metty Triantika, M.T., mengapresiasi aksi GMNI sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Saya senang mereka menyampaikan gagasan yang semoga membawa perubahan. Soal website DPRD, kami telah menjelaskan bahwa informasinya bisa diakses, dan kami tetap membuka ruang transparansi,” ujarnya.
Metty juga berjanji akan menyiapkan data-data yang diminta untuk pertemuan lanjutan pekan depan.
