Kasus Asep di Armenia Dapat Perhatian KemenHAM RI, Martinus Gabriel : Cianjur Rawan TPPO
- account_circle Zayu
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gambar Istimewa : Tenaga Ahli Kementerian HAM bidang Human Trafficking dan HAM, Martinus Gabriel Goa,
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
RUANGPOJOK.com – Kasus Asep Saefullah (24), warga Cianjur yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga terlantar di Armenia, mendapat perhatian Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI.
Tenaga Ahli Kementerian HAM bidang Human Trafficking dan HAM, Martinus Gabriel Goa, meminta keluarga Asep segera melaporkan dugaan TPPO tersebut kepada Bareskrim Polri.
Menurut Martinus, laporan resmi diperlukan agar aparat dapat menyelidiki dugaan perdagangan orang yang melibatkan jaringan lintas negara.
Ia menyebut Asep diduga berpindah dari Kamboja ke Armenia setelah direkrut untuk bekerja dalam aktivitas judi online.
“Kalau memang dia korban TPPO, segera berikan perlindungan HAM. Keluarga juga perlu melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri,” ucapnya kepada ruangpojok.com, Kamis, 12 November 2026.
Martinus juga meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur berkoordinasi dengan Kementerian HAM dan Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyelidiki dugaan TPPO sekaligus memastikan status Asep dalam jaringan judi online.
Ia menegaskan, pemerintah harus melakukan asesmen untuk memastikan apakah Asep merupakan korban perdagangan orang atau justru terlibat dalam jaringan kejahatan.
Menurutnya, penanganan terhadap korban TPPO berbeda dengan proses hukum terhadap orang yang diduga terlibat tindak pidana.
“Mereka harus diasesmen oleh Kementerian Luar Negeri dan Bareskrim Polri. Apakah benar menjadi korban atau bagian dari jaringan kejahatan judi online,” ujarnya.
Martinus turut menyoroti informasi mengenai paspor Asep yang diduga masih ditahan kelompok yang membawanya ke luar negeri.
Jika keluarga memiliki bukti laporan polisi terkait dugaan TPPO, dokumen tersebut dapat menjadi dasar koordinasi dengan Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri.
- Penulis: Zayu
Saat ini belum ada komentar