Warga Ciranjang Minta DPRD Jabar Awasi Ketat Program Pemerintah dari Desa hingga Kabupaten

“Setelah audiensi, sekitar 75 persen pertanyaan warga tidak terjawab. Sisanya pun belum jelas,” kata Opik. Menurut dia, warga menemukan dugaan ketidakteraturan administratif sejak Agustus 2025. “Ketika mau ada aksi baru dibuatkan laporan PAD Bumdesa. Kami ingin mengetahui kondisi administrasi yang sebenarnya,” ujarnya. Opik menyebut warga menerima keputusan pembekuan operasional Bumdesa oleh pemerintah desa. “Alhamdulillah Bumdesa […]

“Saya akui salah. Saya tidak tahu kalau aturan BUMDes melarang. Ini jadi pelajaran buat saya,” katanya. Ia menjelaskan dana Rp180 juta diinvestasikan ke dua saham yang ia ikuti melalui komunitas digital. Menurut pengakuannya, nilai aset itu bahkan sempat mencapai lebih dari Rp400 juta, meski berubah-ubah mengikuti kurs dolar. “Itu saham, bukan kripto. Saya ikut komunitas […]

Di sisi lain, Wahyu menegaskan rencana penataan ulang kawasan Bomero. Ia memastikan Bomero City Walk akan dikembalikan pada fungsi awal sebagai ruang publik dan pusat kegiatan seni-budaya. “Bomero harapannya dikembalikan fungsinya sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan nilai seni dan budaya tinggi,” katanya. Ia juga membantah isu relokasi pedagang kuliner Sinar ke Bomero City Walk. “Sampai […]

Ia menilai program unggulan yang dijanjikan selama masa kampanye justru tidak menjadi prioritas dalam penyusunan APBD. “Dengan kondisi sekarang, terlihat APBD dikelola tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Guru ngaji, pesantren, RT dan RW hanya dijadikan komoditas politik untuk meraup suara Pilkada,” ujarnya. Ia menambahkan, kepala daerah semestinya berpihak pada seluruh kelompok masyarakat, termasuk para ustaz, […]

“Kalau masalahnya PKL, selesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan pukulan. Pemerintah itu harus hadir memberi solusi, bukan menambah luka,” tegasnya. Sapma PP juga menyoroti rencana penataan kawasan Bojongmeron yang disebut belum melalui kajian matang. Mereka menilai kebijakan itu terkesan terburu-buru dan berpotensi menambah beban sosial warga kecil. “Penataan itu bagus, tapi jangan asal gusur. Harus […]

“Mereka yang masuk kategori Paruh Waktu adalah peserta tes PPPK yang tidak lolos promosi tetapi telah bekerja lebih dari dua tahun,” ujarnya. BKPSDM menegaskan pengangkatan honorer di luar ketentuan tidak dimungkinkan sesuai edaran Kementerian PAN-RB. “Jika tidak memenuhi persyaratan Paruh Waktu, ya tidak bisa diangkat. Pemerintah daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer baru,” ucap Akos. […]