Breaking News
Beranda » Tag "administrasi kependudukan"

administrasi kependudukan

Kemendagri Usul Denda Kehilangan e-KTP, Disdukcapil Cianjur: Belum Ada Aturan Resmi

Kemendagri Usul Denda Kehilangan e-KTP, Disdukcapil Cianjur: Belum Ada Aturan Resmi

  • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
  • account_circle Ikbal
  • 0Komentar

RUANGPOJOK.COM –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan penerapan denda bagi warga yang kehilangan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dalam revisi UU Administrasi Kependudukan. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur memastikan belum menerima sosialisasi maupun aturan resmi terkait kebijakan tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan usulan denda masuk dalam 13 poin […]

Disdukcapil Cianjur Buka Layanan Ganti Foto E-KTP, Ini Jadwal dan Syaratnya

Disdukcapil Cianjur Buka Layanan Ganti Foto E-KTP, Ini Jadwal dan Syaratnya

  • calendar_month Sab, 21 Feb 2026
  • account_circle Ikbal
  • 0Komentar

RUANGPOJOK.COM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur membuka layanan khusus penggantian foto E-KTP bagi warga yang mengalami kendala verifikasi dalam pelayanan publik, seperti perbankan dan keimigrasian. Layanan ini digelar setiap hari Selasa dengan sistem pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan jadwal. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Cianjur, Yudi Nugraha, S.AP, mengatakan layanan tersebut […]

Viral e-KTP Bertuliskan “Pewaris Kerajaan Zhang”, Disdukcapil Cianjur Tegaskan Tak Berlaku

Viral e-KTP Bertuliskan “Pewaris Kerajaan Zhang”, Disdukcapil Cianjur Tegaskan Tak Berlaku

  • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
  • account_circle Ikbal
  • 0Komentar

RUANGPOJOK.COM – Media sosial ramai memperbincangkan e-KTP yang mencantumkan status pekerjaan “pewaris kerajaan Zhang”. Disdukcapil Kabupaten Cianjur menegaskan pengisian kolom pekerjaan e-KTP tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah pusat mengatur ketentuan jenis pekerjaan melalui Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Aturan tersebut melarang masyarakat mencantumkan status pekerjaan di luar klasifikasi resmi pemerintah. Saat ini, pemerintah pusat […]

error: Content is protected !!
expand_less