Breaking News
Beranda » Nasional » Panwascam Karangtengah Lantik 257 Pengawas TPS untuk Pilkada Cianjur 2024

Panwascam Karangtengah Lantik 257 Pengawas TPS untuk Pilkada Cianjur 2024

  • account_circle Admin
  • calendar_month Ming, 3 Nov 2024

Adapun tugas dan wewenang PTPS meliputi:

1. Menyampaikan Keberatan atas Pelanggaran – PTPS memiliki wewenang untuk mengajukan keberatan apabila menemukan indikasi pelanggaran atau kesalahan dalam proses pemungutan atau perhitungan suara Pilkada 2024, baik terkait aspek administrasi maupun teknis.

2. Menerima Salinan Berita Acara dan Sertifikat – PTPS berhak menerima salinan berita acara serta sertifikat pemungutan dan perhitungan suara.

3. Melaksanakan Wewenang Tambahan – PTPS juga memiliki tugas-tugas tambahan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pilkada 2024

Reporter : Deni S

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Disdukcapil Cianjur Buka Layanan Ganti Foto E-KTP, Ini Jadwal dan Syaratnya

    Disdukcapil Cianjur Buka Layanan Ganti Foto E-KTP, Ini Jadwal dan Syaratnya

    • calendar_month Sab, 21 Feb 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    “Jika tidak bisa dikenali saat verifikasi, silakan lapor ke Disdukcapil untuk dicek permasalahannya. Jika hanya buram, cukup dicetak ulang. Namun jika ada perubahan bentuk wajah, pemohon harus membuat surat pernyataan bermeterai sesuai SOP,” jelasnya. Ia menambahkan, kasus serupa memang ada, meski jumlahnya tidak banyak. Beberapa di antaranya terkait operasi plastik karena kelainan atau penyakit pada […]

  • Sengketa Cianjur Masuk Register MK, Pelantikan Bupati Di Mundurkan

    Sengketa Cianjur Masuk Register MK, Pelantikan Bupati Di Mundurkan

    • calendar_month Sab, 4 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ia berharap MK dapat mengabulkan permohonan yang diajukan. “Dalil hukum dalam permohonan ini telah disusun sesuai aturan, dan semua bukti yang diajukan telah memenuhi prasyarat hukum,” jelasnya. Oden juga meminta agar MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 32 kecamatan. “Kami menemukan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur […]

  • Dirjenpas Kemenimipas Mengunjungi Ruang Layanan Publik terpadu Dan Dapur Harmoni Rutan Surabaya

    Dirjenpas Kemenimipas Mengunjungi Ruang Layanan Publik terpadu Dan Dapur Harmoni Rutan Surabaya

    • calendar_month Jum, 17 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Kondisi dapur ini sangat memadai. Ini menunjukkan dedikasi seluruh jajaran Rutan Surabaya untuk memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya. Sidak ini juga menjadi kesempatan bagi Dirjenpas untuk memberikan arahan langsung kepada jajaran petugas Rutan Surabaya. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik, khususnya dalam kunjungan dan dapur, merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. “Pelayanan prima di rutan adalah […]

  • Upacara Harkitnas ke-118 di Sukabumi, Bupati Ajak Jaga Generasi Muda dan Kedaulatan Digital

    Upacara Harkitnas ke-118 di Sukabumi, Bupati Ajak Jaga Generasi Muda dan Kedaulatan Digital

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2026
    • account_circle Linda
    • 0Komentar

    Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Program itu mempermudah akses masyarakat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah mulai menerapkan […]

  • BKPSDM Cianjur Ikuti Keputusan MenPAN-RB, Hentikan Tenaga Honorer

    BKPSDM Cianjur Ikuti Keputusan MenPAN-RB, Hentikan Tenaga Honorer

    • calendar_month Kam, 24 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Seleksi tahap dua hanya memperbolehkan tenaga non-ASN yang sudah dua tahun mengabdi. Mereka yang masa kerjanya di bawah dua tahun tidak boleh ikut,” tegasnya. Namun, BKPSDM hanya mengelola data Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu PNS dan PPPK. Untuk tenaga non-ASN, masing-masing dinas mengelola datanya karena kepala dinas yang melakukan pengangkatan. “BKPSDM tidak menangani data non-ASN […]

  • Yusup Riyadi Nakhkodai PGRI Cianjur Periode 2025-2030, Program Strategis Disiapkan

    Yusup Riyadi Nakhkodai PGRI Cianjur Periode 2025-2030, Program Strategis Disiapkan

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “PGRI harus memperjuangkan aspirasi guru. Kami mendorong pemerintah segera menerbitkan UU Perlindungan Guru,” tegasnya. Sementara itu, Yusup Riyadi berkomitmen memperjuangkan hak-hak guru, meningkatkan profesionalisme, serta kesejahteraan dan perlindungan hukum. “Kami sudah menyusun program konkret untuk lima tahun ke depan,” jelasnya. Ia juga berencana bersinergi dengan Disdikpora meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur, yang saat ini […]

expand_less