Perjuangkan Status Penuh Waktu, APWI Cianjur Temui Komisi I DPRD
- account_circle Zayu
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPD Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (APWI) Kabupaten Cianjur
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
RUANGPOJOK.com – Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur berkomitmen mengawal peralihan status sekitar 7.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPD Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (APWI) Kabupaten Cianjur, Selasa (10/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cianjur. Pertemuan itu membahas hasil audiensi nasional dengan pemerintah pusat dan target peralihan status pada 1 Januari 2027.
Ketua DPD APWI Kabupaten Cianjur Febi Muhamad Ramdan memaparkan sejumlah hasil komunikasi dengan DPR RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri.
Febi menyampaikan, hasil audiensi tersebut membahas kepastian kerja, mekanisme pengangkatan, penganggaran gaji, serta validasi data PPPK paruh waktu.
Menurutnya, proses peralihan status menjadi PPPK penuh waktu ditargetkan tuntas paling lambat 1 Januari 2027.
Ia juga menyampaikan bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran terkait pengamanan kontrak kerja. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah pemutusan kontrak PPPK paruh waktu.
Selain itu, pembahasan mencakup skema penganggaran gaji melalui APBN dan mekanisme penyaluran yang melibatkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
Febi menekankan pentingnya pemerintah daerah memastikan keakuratan data pegawai. Data pendidikan, jabatan, dan unit kerja menjadi dasar penyusunan usulan formasi.
- Penulis: Zayu
Saat ini belum ada komentar