Carut-Marut Pilkades Sukamanah, Empat Calon Kades Tagih Penjelasan Panitia soal Dugaan Pelanggaran
- account_circle Ikbal
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Gambar Istimewa : Sejumlah calon kepala desa Sukamanah nomor urut 2, 3, dan 4 mendatangi Kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Rabu (11/11/2026), untuk meminta klarifikasi panitia terkait polemik pelaksanaan Pilkades 2026.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Namun, Iyus mempertanyakan realisasi pengamanan dan penggunaan kendaraan yang diduga memuat atribut nomor salah satu calon.
“Kalau memang panitia menyiapkan kendaraan, seharusnya tidak ada atribut atau nomor calon,” ujarnya.
Polemik semakin mencuat setelah pemungutan suara pada 8 November 2026. Data yang dipersoalkan menunjukkan daftar hadir mencatat 3.151 pemilih, sedangkan rekapitulasi mencapai 3.155 suara.
Sementara itu, sekitar 4.045 surat suara dilaporkan tidak terpakai dari total sekitar 7.200 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Perbedaan angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian data kehadiran dan hasil penghitungan suara.
Dugaan mobilisasi pemilih menggunakan angkutan umum beratribut nomor salah satu calon juga menjadi sorotan setelah fotonya beredar.
Selain itu, muncul informasi pembagian undangan secara kolektif pada hari pemungutan suara serta rekaman sejumlah orang memegang amplop yang memunculkan dugaan politik uang.
Berbagai dugaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan verifikasi dari pihak terkait.
Iyus turut mempertanyakan mekanisme distribusi barcode untuk pemungutan suara digital. Menurutnya, panitia mengirimkan barcode melalui ketua RT sebelum dua hari pemungutan suara.
Namun, ia mengaku tidak menerima penjelasan mengenai mekanisme distribusi maupun koordinasi teknis penggunaan barcode.
“Kami tidak pernah mendapatkan pemberitahuan bahwa barcode dikirim melalui RT. Koordinasi dan komunikasi terkait undangan juga tidak ada,” katanya.
Ia menilai panitia seharusnya melibatkan seluruh calon dalam sosialisasi sistem digital agar masyarakat memahami mekanisme pemungutan suara.
Menurutnya, minimnya sosialisasi justru memunculkan persoalan teknis di lapangan.
“Kalau melihat pelaksanaannya, memang lebih cepat dari sisi waktu dan anggaran. Tetapi di lapangan justru lebih rumit dibandingkan sistem manual,” pungkasnya.
- Penulis: Ikbal






Saat ini belum ada komentar