RUANGPOJOK.COM – Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Cianjur menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur,
di Gedung DPRD Cianjur, Rabu, 14 Mei 2025.
Perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur dan UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IV juga menghadiri pertemuan ini.
SAPMA PP Cianjur menyoroti praktik penahanan ijazah yang diduga masih terjadi di sejumlah sekolah, baik negeri maupun swasta, dari tingkat SD hingga SMA/SMK dalam audiensi tersebut.
Ketua SAPMA PP Kabupaten Cianjur, Irvan Ardi Maulana, menegaskan bahwa pihaknya harus segera menghentikan praktik ini karena merugikan hak siswa.
“Kami meminta UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Disdikpora Cianjur segera menyelesaikan persoalan penahanan ijazah yang hingga kini masih terjadi,” ujar Irvan.
SAPMA PP juga mendesak pihak terkait untuk mengambil langkah tegas terhadap sekolah yang masih menahan ijazah siswa.
Irvan meminta agar Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada seluruh lembaga pendidikan di Cianjur terkait mekanisme pengambilan ijazah secara transparan dan tanpa hambatan.
Selain itu, SAPMA PP mengingatkan DPRD Kabupaten Cianjur untuk lebih aktif memantau dan memastikan tidak ada lagi kasus penahanan ijazah di wilayahnya.
“Kami memberikan waktu dua minggu sejak surat audiensi ditandatangani untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Irvan.
Audiensi tersebut berlangsung lancar dengan komitmen dari seluruh pihak untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
Irvan berharap langkah konkret dapat segera diambil agar hak siswa tidak lagi terhambat.
“Semoga semua pihak terkait dapat segera menyelesaikan masalah ini dengan tuntas,” tutupnya.
