Carut-Marut Pilkades Sukamanah, Empat Calon Kades Tagih Penjelasan Panitia soal Dugaan Pelanggaran
- account_circle Ikbal
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gambar Istimewa : Sejumlah calon kepala desa Sukamanah nomor urut 2, 3, dan 4 mendatangi Kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Rabu (11/11/2026), untuk meminta klarifikasi panitia terkait polemik pelaksanaan Pilkades 2026.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
RUANGPOJOK.COM – Empat calon kepala desa (kades) Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, meminta penjelasan panitia terkait berbagai polemik Pilkades digital serentak tahun 2026.
Mereka menyoroti berbagai dugaan pelanggaran dari mulai mobilisasi pemilih, distribusi barcode, antrean pemilih, hingga dugaan politik uang saat pemungutan suara.
Ketiga calon mendatangi Kantor Desa Sukamanah, Rabu, 11 November 2026, untuk beraudiensi dengan panitia dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Calon nomor urut 5, Yusuf Sulaeman, tidak hadir karena berhalangan. Ia mewakilkan calon nomor urut 2, 3, dan 4 untuk menyampaikan sejumlah persoalan.
Namun, setelah menunggu cukup lama, ketiganya tidak berhasil menemui panitia maupun Ketua BPD.
Iyus menilai panitia tetap harus bertanggung jawab karena masa tugasnya belum berakhir hingga pelantikan kepala desa terpilih.
“Harusnya masa kerja penyelenggara itu sampai mengantarkan ke pelantikan. Masa tugas mereka belum selesai, mungkin masih ada tugas yang harus diselesaikan,” ujarnya, Rabu, 11 November 2026.
Ia juga mempertanyakan pelaksanaan sejumlah kesepakatan selama tahapan Pilkades. Salah satunya menyangkut pembatasan orang yang boleh memasuki ruangan saat pengundian nomor urut.
Saat itu, panitia dan para calon menyepakati hanya calon kades, istri, serta satu pendamping yang boleh masuk.
Namun, Iyus menilai panitia tidak menjalankan kesepakatan tersebut karena jumlah orang yang memasuki ruangan melebihi ketentuan.
“Saya datang sesuai aturan, malah awalnya tidak bisa masuk. Harusnya steril, tetapi panitia kecolongan karena yang masuk membludak,” katanya.
Iyus juga mempersoalkan pelaksanaan kampanye yang dinilai melampaui kesepakatan durasi tiga jam untuk setiap calon.
Selain itu, ia mempertanyakan pengadaan tiga unit angkutan bagi setiap calon dengan biaya Rp400 ribu per unit.
Para calon juga diminta membayar tambahan Rp300 ribu untuk biaya pengamanan.
- Penulis: Ikbal
Saat ini belum ada komentar