27 TPS 3R di Cianjur Mangkrak, ISWMP Dorong Pembentukan LPS
- account_circle Ikbal
- calendar_month 53 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pemerintah Kabupaten Cianjur berencana mengaktifkan kembali fasilitas tersebut bersama dinas terkait dan LPS.
“Kami menyadari ada program TPS yang sebelumnya berjalan, tetapi saat ini tidak beroperasi. Untuk itu, kami akan segera mengaktifkannya bersama Pak Kadis dan LPS,” ujar Bupati.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan mesin, melainkan keberlangsungan operasional dan sistem pengelolaannya.
“Biasanya masalahnya di situ, bukan di mesinnya. Sehingga TPS ini bisa berjalan dan menghasilkan nilai ekonomi untuk para pengelolanya,” katanya.
Rencana pengaktifan kembali puluhan TPS 3R tersebut membutuhkan pembenahan kelembagaan dan kepastian pembiayaan operasional.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap fasilitas memiliki pengelola, sumber pendanaan, serta sistem pemanfaatan hasil pengolahan sampah yang berkelanjutan.
Di sisi lain, pembangunan TPS 3R merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengurangi timbunan sampah melalui pengolahan berbasis masyarakat.
Berdasarkan Petunjuk Teknis TPS 3R Tahun Anggaran 2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah menetapkan pagu bantuan sebesar Rp500 juta untuk setiap lokasi.
Anggaran tersebut bersumber dari APBN untuk membangun hanggar, menyediakan mesin pengolahan, sarana pengumpulan, dan fasilitas pendukung.
Dalam skema penyelenggaraannya, kelompok masyarakat bertugas menjalankan operasional dan pemeliharaan fasilitas setelah pembangunan selesai.
Pemerintah juga mengatur mekanisme serah terima aset kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, atau lembaga sesuai status kepemilikan lahan.
Selain bantuan pembangunan, keberlanjutan TPS 3R membutuhkan dukungan pembiayaan operasional.
Pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat memberikan dukungan melalui APBD maupun APBDes sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, keberadaan fasilitas pengolahan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesiapan pengelola dan kepastian biaya operasional.
- Penulis: Ikbal






Saat ini belum ada komentar