Reses di Cibadak, Isfan Taufik Soroti Data Bansos Tak Akurat dan Desak BPS Transparan soal Desil
- account_circle Zayu
- calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Kegiatan tersebut dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan masyarakat.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Isfan juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai perubahan kelompok desil kesejahteraan yang berdampak terhadap status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia mendukung pembagian pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten berdasarkan kelompok desil. Namun, ia meminta proses penetapan kategori kesejahteraan dilakukan secara terbuka.
“Kami mendukung kebijakan tersebut. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Namun, persoalan penentuan desil harus transparan. BPS harus terbuka menjelaskan dari mana sumber data dan bagaimana proses penetapannya,” ujarnya.
Menurut Isfan, ketidakakuratan data berpotensi merugikan masyarakat kecil. Warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru bisa kehilangan hak atas bansos maupun layanan kesehatan.
Sebaliknya, warga yang tidak lagi memenuhi kriteria masih berpeluang tercatat sebagai penerima bantuan.
Karena itu, ia meminta BPS membuka ruang bagi keberatan dan pengaduan masyarakat. BPS juga perlu menjelaskan dasar penetapan kelompok desil kesejahteraan.
Dalam kesempatan tersebut, Isfan mengingatkan masyarakat agar menjaga dokumen kependudukan, terutama KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Ia meminta warga tidak sembarangan menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak yang tidak dikenal karena berpotensi disalahgunakan.
Isfan berharap pembenahan data melibatkan pemerintah desa dan masyarakat secara aktif. Dengan begitu, bantuan sosial dapat tersalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.(dm)
- Penulis: Zayu






Saat ini belum ada komentar