Breaking News
Beranda » Desa Kita » Ratusan Warga Geruduk Kantor Desa Sirnagalih, Pemerintah Bekukan Bumdesa

Ratusan Warga Geruduk Kantor Desa Sirnagalih, Pemerintah Bekukan Bumdesa

  • account_circle Nurjamil (Sindangbarang)
  • calendar_month Rab, 3 Des 2025

“Setelah audiensi, sekitar 75 persen pertanyaan warga tidak terjawab. Sisanya pun belum jelas,” kata Opik.

Menurut dia, warga menemukan dugaan ketidakteraturan administratif sejak Agustus 2025.

“Ketika mau ada aksi baru dibuatkan laporan PAD Bumdesa. Kami ingin mengetahui kondisi administrasi yang sebenarnya,” ujarnya.

Opik menyebut warga menerima keputusan pembekuan operasional Bumdesa oleh pemerintah desa.

“Alhamdulillah Bumdesa dibekukan, dananya dikembalikan ke rekening Bumdesa. Kami akan mengawal pembentukan pengurus baru,” katanya.

Kepala Desa Sirnagalih, Sugiyana, membenarkan pembekuan dilakukan menindaklanjuti tuntutan warga yang meminta transparansi pengelolaan Bumdesa.

“Pembekuan dilakukan karena kurangnya informasi dan adanya tuntutan keterbukaan soal perjalanan Bumdesa,” ujarnya.

Sugiyana menjelaskan keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan warga yang berunjuk rasa.

Ada dua poin utama, yakni penghentian sementara operasional Bumdesa serta menunggu audit dari lembaga berwenang.

“Agar tidak berkepanjangan, Bumdesa dibekukan sambil menunggu auditor,” ucapnya.

Pemerintah desa akan menindaklanjuti pembekuan ini dengan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Kami merespons tuntutan masyarakat. Musyawarah dengan BPD akan dilakukan. Untuk keuangan, seluruh dana Bumdesa ada di rekening,” kata Sugiyana.

  • Penulis: Nurjamil (Sindangbarang)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cerita Ahmad, Merawat Ternak Tetangga Sembari Menunggu Kepastian PPPK

    Cerita Ahmad, Merawat Ternak Tetangga Sembari Menunggu Kepastian PPPK

    • calendar_month Rab, 12 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Untuk bensin ke sekolah saja, saya butuh Rp10 ribu per hari. Belum lagi biaya servis motor yang bisa mencapai Rp100 ribu per bulan, ditambah kebutuhan pokok. Gaji ini jelas tidak cukup,” jelasnya. Selain itu, Achmad tidak mendapatkan tunjangan honorer karena masa kerjanya dianggap belum memenuhi syarat. “Saya hanya berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan hidup. Jika […]

  • Sebanyak 634 RT di Cianjur Nikmati Program Rp25 Juta Jalan Lingkungan, Alokasi 2026 Diproyeksikan Naik

    Sebanyak 634 RT di Cianjur Nikmati Program Rp25 Juta Jalan Lingkungan, Alokasi 2026 Diproyeksikan Naik

    • calendar_month Ming, 4 Jan 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Sementara pada Tahap II perubahan, anggaran terserap sebesar Rp9.700.000.000 dengan cakupan 388 RT. “Terakhir di perubahan ada 40 titik dan Alhamdulillah semuanya sudah beres,” tegasnya. Untuk rencana ke depan, Muri menyebut target program pada tahun berikutnya diproyeksikan menjangkau hampir 1.000 RT dari total 360 desa di Kabupaten Cianjur. Selain itu, terdapat wacana perubahan skema pendanaan. […]

  • Kang Onnie Bantu Korban Puting Beliung Cianjur:”Politik Harus Hadir Saat Rakyat Butuh”

    Kang Onnie Bantu Korban Puting Beliung Cianjur:”Politik Harus Hadir Saat Rakyat Butuh”

    • calendar_month Ming, 31 Agu 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ia juga mendorong pemerintah daerah dan struktur di tingkat bawah agar lebih proaktif merespons kebutuhan warga yang terkena musibah. Nunung menuturkan detik-detik mengerikan saat rumahnya roboh di tengah malam. “Saya langsung membangunkan anak dan suami, lalu merangkak keluar karena atap rumah sudah roboh. Anak saya sampai berselimut debu dan puing,” ujarnya. Akibat bencana itu,keluarga Nunung […]

  • Komisi B DPRD Cianjur Pertanyakan Aturan Larangan Pengecer Gas Melon

    Komisi B DPRD Cianjur Pertanyakan Aturan Larangan Pengecer Gas Melon

    • calendar_month Sen, 3 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Elpiji 3 kg masih menjadi kebutuhan pokok. Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan distribusinya tetap lancar agar masyarakat tidak terdampak,” tutupnya. Sementara, Kepala Diskuperdagin Kabupaten Cianjur, Euis Jamilah, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima regulasi resmi terkait kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM. “Hingga saat ini, kami belum menerima regulasi resmi dari pemerintah pusat. Namun, pemberitaan mengenai kebijakan […]

  • Berkah Ramadan, Angga Linoseva dan DPC Gerindra Cijati Tebar Takjil serta Santunan Anak Yatim

    Berkah Ramadan, Angga Linoseva dan DPC Gerindra Cijati Tebar Takjil serta Santunan Anak Yatim

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    “Kami juga mengadakan buka puasa bersama dan kegiatan keagamaan guna memperkuat kebersamaan serta mempererat silaturahmi antar kader,” ujarnya. Terkait jadwal pelaksanaan, Angga memastikan setiap PAC memiliki keleluasaan menentukan waktu kegiatan, dengan ketentuan seluruh rangkaian berlangsung sebelum Hari Raya Idulfitri. “Waktu pelaksanaan tidak kami tentukan secara khusus. Yang penting seluruh kegiatan terlaksana sebelum Idulfitri,” tegasnya. Angga […]

  • Realisasi Pajak Reklame Cianjur Meroket Capai 60,75% Dalam Dua Bulan

    Realisasi Pajak Reklame Cianjur Meroket Capai 60,75% Dalam Dua Bulan

    • calendar_month Jum, 14 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ia mengatakan, terdapat perbedaan regulasi perizinan antara reklame yang dipasang di jalan kabupaten dan jalan provinsi. “Jika reklame dipasang di jalur provinsi, izin harus diperoleh dari pemerintah provinsi terlebih dahulu. Setelah izin dikeluarkan, besaran pajak akan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. Tidak hanya itu, Bapenda juga rutin melakukan pengawasan terhadap masa berlaku reklame. Jika […]

expand_less