Breaking News
Beranda » Desa Kita » Pengawasan Pemerintah DPRD Jabar di Desa Ciwalen, Warga Sampaikan Keluhan UHC

Pengawasan Pemerintah DPRD Jabar di Desa Ciwalen, Warga Sampaikan Keluhan UHC

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month Sel, 16 Des 2025

Informasi tersebut, kata dia, baru dipahami setelah dijelaskan dalam forum dialog.

“Banyak yang baru tahu bahwa BPJS sekarang tidak selalu berbentuk kartu fisik. Setelah dijelaskan, alhamdulillah mereka akhirnya mengerti,” katanya.

Namun, Onnie menyoroti persoalan krusial saat warga ingin beralih dari BPJS mandiri ke BPJS gratis.

Meski masuk kategori tidak mampu, mereka tetap diwajibkan melunasi tunggakan lama, sehingga prosesnya menjadi rumit dan memakan waktu.

“Di daerah lain ada kebijakan keringanan. Di Purwakarta, misalnya, ada diskon hingga 40 persen. Tapi di Cianjur ini saya baru tahu masih harus dilunasi penuh. Ini yang mau tidak mau harus kita tindak lanjuti dengan BPJS,” ungkapnya.

Onnie berharap program UHC yang menjadi unggulan Pemerintah Kabupaten Cianjur benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dengan alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar, ia berharap cakupan jaminan kesehatan masyarakat cianjur dapat mencapai 80–90 persen.

“Tagline UHC jangan sekadar slogan. Standar jaminan kesehatan masyarakat Cianjur harus benar-benar terjamin,” pungkasnya.

  • Penulis: Ikbal

Rekomendasi Untuk Anda

  • Efek Efisiensi Anggaran: Pokir Ratusan Miliar DPRD Cianjur Terpangkas?

    Efek Efisiensi Anggaran: Pokir Ratusan Miliar DPRD Cianjur Terpangkas?

    • calendar_month Sen, 17 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Sebelumnya, DPRD Cianjur menggelar rapat anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait efisiensi pada Minggu malam, 16 Februari 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Cianjur, Hj. Metty Triantika dan jajarannya, dan dihadiri TAPD Cianjur, Asda II, Budi Rahayu Toyib berikut jajaran lainnya Budi menegaskan, pemerintah daerah akan laksanakan Inpres secara tegas. “Kami merujuk pada Inpres […]

  • Puskesmas Ciherang Soroti Makanan MBG di SDN Sukasarana, Kelalaian Sekolah dan Dapur SPPG

    Puskesmas Ciherang Soroti Makanan MBG di SDN Sukasarana, Kelalaian Sekolah dan Dapur SPPG

    • calendar_month Ming, 28 Des 2025
    • account_circle Ikbal
    • 0Komentar

    Rina menegaskan setiap produk MBG, khususnya dari UMKM, wajib memiliki izin minimal PIRT serta keterangan masa kedaluwarsa yang jelas. “Kami sudah mengingatkan, produk harus berizin dan ada informasi expire date. Kalau roti UMKM umumnya hanya tahan tiga hari. Kalau disimpan lebih lama, kualitas pasti menurun,” katanya. Terkait keluhan orang tua mengenai roti tanpa label halal, […]

  • Hujan Lebat Picu Pergeseran Tanah di Takokak, Puluhan Rumah Rusak

    Hujan Lebat Picu Pergeseran Tanah di Takokak, Puluhan Rumah Rusak

    • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Sementara itu, warga terdampak memilih mengungsi ke rumah kerabat masing-masing sambil menunggu bantuan pemerintah. “Untuk sementara mereka tinggal di rumah keluarga terdekat,” tambah Nadir. Di sisi lain, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Wangwang Kuswaya, membenarkan adanya laporan pergeseran tanah tersebut. “Kami menerima laporan dari relawan dan kepala desa. Ada sekitar 25 rumah terdampak. […]

  • Bulog Cianjur Rangkul Petani dan Mitra untuk Jamin Ketersediaan Beras Lokal

    Bulog Cianjur Rangkul Petani dan Mitra untuk Jamin Ketersediaan Beras Lokal

    • calendar_month Ming, 16 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Dryer memastikan pengolahan tetap berjalan meski dalam kondisi hujan, sedangkan RMU diperlukan untuk proses penggilingan gabah menjadi beras,” jelas Renato. Renato menambahkan bahwa Bulog menyerap beras sesuai kualitasnya dengan harga Rp12.000 per kilogram. Saat ini, Bulog menargetkan penyerapan sekitar 1.000 ton gabah per bulan. Volume penyerapan diprediksi meningkat pada bulan Maret dan April seiring dengan […]

  • Inpres No 3 Tahun 2025: PPL Cianjur Dibawah Kementan RI, Dampaknya bagi Daerah

    Inpres No 3 Tahun 2025: PPL Cianjur Dibawah Kementan RI, Dampaknya bagi Daerah

    • calendar_month Rab, 5 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Namun, jarak koordinasi langsung dari dinas ke kelompok tani dinilai terlalu jauh, sehingga diperlukan tahap perantara,” jelasnya. Meskipun status kepegawaian PPL sebagai pegawai pusat sudah dipastikan melalui Inpres ini, mekanisme teknis dan alur kerja masih perlu disesuaikan. “Kami berharap ada jalur koordinasi yang tidak langsung ke Gabungan Kelompok Tani […]

  • Dugaan Penyelewengan Dana PIP Muncul Setelah Bangunan SMPN 3 Tanggeung Rubuh

    Dugaan Penyelewengan Dana PIP Muncul Setelah Bangunan SMPN 3 Tanggeung Rubuh

    • calendar_month Kam, 31 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    “Pada masa COVID-19, kami bersepakat untuk menggunakan sebagian dana dan iuran yang ada. Hal ini dilakukan agar kebutuhan infrastruktur sekolah tetap terpenuhi,” tambahnya. Syaban juga menyampaikan permohonan maaf terkait pengalihan sebagian dana PIP tersebut. Meski menganggap keputusan ini bermanfaat untuk siswa, ia mengakui bahwa pengalihan dana seharusnya tidak dilakukan. “Mungkin sebagian pihak merasa ada kesalahan, […]

expand_less