Breaking News
Beranda » Infrastruktur » Keterlambatan Pengesahan RDTR Ancam Kepastian Investasi di Cianjur

Keterlambatan Pengesahan RDTR Ancam Kepastian Investasi di Cianjur

  • account_circle Ikbal
  • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Prioritas tersebut ditetapkan berdasarkan hirarki fungsi kawasan, mulai dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), hingga kawasan strategis lainnya.

“Semua kecamatan harus punya RDTR, tapi kami dahulukan yang fungsinya tertinggi.”

Ia menambahkan, wilayah seperti Sindangbarang dan Sukanagara masuk daftar penyusunan berikutnya.

RDTR menjadi dokumen teknis yang merinci arahan pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan.

Dokumen ini penting untuk kepastian hukum ruang, percepatan perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), arahan pembangunan berbasis daya dukung lingkungan, hingga mitigasi kebencanaan.

“Tata ruang adalah wadah semua sektor, jadi penyusunannya harus lintas perangkat daerah dan berbasis peta dasar yang tervalidasi,” tutur Willy.

  • Penulis: Ikbal

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less