RUANGPOJOK.COM – Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab Cianjur, Kamis 19 Juni 2025.
Aksi ini menuntut penyelesaian sejumlah masalah, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat setempat.
Ketua PIM Cianjur, Tirta, menyoroti indikasi pengaturan proyek yang harus melalui “memo” dari oknum tertentu.
“Banyak hal yang kita soroti kali ini, dugaan bagi-bagi jatah proyek di lingkaran bupati Cianjur pun salah satunya, artinya bisa terjadi ke semua dinas dan OPD,” katanya.
PIM juga mengkritik pelayanan publik yang dinilai buruk, seperti di Puskesmas Ciranjang. Ada laporan intimidasi terhadap pasien BPJS yang dipaksa membayar secara umum sebelum dirujuk ke RSUD Sayang.
“Pasien tidak bisa dicover BPJS malah dimasukkan ke umum sebelum dirujuk ke RSUD Sayang Cianjur, padahal pasien tersebut seharusnya sudah tercover BPJS,” paparnya.
Lebih mengejutkan, oknum diduga dari puskesmas menagih pembayaran ke rumah pasien dan memberikan nomor rekening pribadi. Meski sudah dilaporkan dua kali, tidak ada tindakan tegas dari dinas terkait.
“Kami adukan juga ke pihak dinas sudah dua kali audiensi, tidak ada teguran atau tindakan kepada oknum tersebut,” ujar Tirta.
Oknum tersebut justru memberi “sesuatu” kepada pasien agar tidak melaporkan kasus ini. PIM mempertanyakan sikap dinas yang sebelumnya mengajak musyawarah.
“Sedangkan sebelumnya pihak dinas siap untuk duduk bersama untuk bermusyawarah dengan kita dan korban,” tambah Tirta.
PIM juga menduga penyelewengan di PDAM Tirta Mukti Cianjur, termasuk pemasokan air ke pabrik yang tidak disetor ke kas daerah. Selain itu, banyak pegawai yang belum menerima uang pensiun.
Tirta juga menyinggung indikasi mark up dana pendidikan seperti PKBM, BOS, PIP, dan KIP oleh komite sekolah dan oknum dinas.
“Diduga para komite di setiap sekolah yang kami indikasikan itu mark up dan juga dipakai kepentingan para oknum terkait,” tegasnya.
