RUANGPOJOK.COM – Gedung eks SDN Ibu Jenab 1 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cianjur, terbengkalai sejak diserahkan ke Dinas Kesehatan.
Ratusan jendela aluminium hilang, plafon jebol, dan instalasi listrik rusak, sementara Dinkes belum melaporkan kasus itu ke polisi.
Saat tim Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) meninjau lokasi pada Selasa, 16 September 2025, kondisi bangunan tampak mengenaskan.
Jendela berjumlah lebih dari 250 unit hilang, plafon banyak yang jebol, hingga kabel dan stop kontak ikut raib.
Gedung yang sebelumnya dipakai SDN Ibu Jenab 1 untuk kegiatan belajar-mengajar itu sudah resmi menjadi aset Dinas Kesehatan. Namun, sejak penyerahan, gedung dibiarkan kosong tanpa pemanfaatan maupun pengamanan memadai.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, dr. Cecep Juhana, membenarkan gedung tersebut kini berada di bawah tanggung jawab pihaknya. Ia berdalih pengawasan tetap dilakukan.
“Setiap hari ada karyawan yang mengontrol. Tapi saat ditinjau, kondisinya kotor, masih ada tempelan anak sekolah, jadi kurang layak,” ujarnya, Rabu, 17 September 2025.
Cecep mengungkapkan Pemkab sebenarnya sudah menyiapkan anggaran Rp400 juta untuk perbaikan, tapi hanya cukup untuk mengganti genteng, bukan renovasi menyeluruh. Ironisnya, hilangnya ratusan jendela itu tak pernah dilaporkan Dinkes ke aparat penegak hukum.
Bupati Cianjur, Muhamad Wahyu Ferdian, mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa bangunan eks SDN 1 Ibu Jenab 1.
“Semua harus ikut menjaga karena itu aset negara. Mau tidak mau, pemerintah daerah akan memperbaiki. Saya akan tinjau langsung ke lokasi,” katanya, Sabtu, 20 September 2025.
Ia menambahkan, rencana percepatan pemindahan kantor Dinas Kesehatan ke gedung itu masih menunggu kajian.
“Harus dilihat dulu manfaat dan mudaratnya. Kalau lebih banyak manfaatnya, tentu bisa dilakukan,” ucapnya.
Kelalaian Dinas Kesehatan menjaga aset publik ini memicu sorotan. Selain mengabaikan pengamanan, institusi itu juga tak mengambil langkah hukum atas hilangnya fasilitas negara.
Sementara itu, gedung terus rusak dan berpotensi menambah beban anggaran daerah.
