RUANGPOJOK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur akan membentuk satuan tugas (satgas) pengawas khusus untuk memastikan kualitas dan keamanan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Satgas ini akan mengawasi secara langsung penyaluran makanan yang dilakukan melalui Sentra Pemberian Pangan Gizi (SPPG).
Satgas pengawas yang melibatkan Forkopimda, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan masyarakat ini akan berfungsi sebagai pengawas kualitas di lapangan.
Pembentukan tim ini menjadi langkah responsif Pemkab Cianjur untuk mencegah penyaluran makanan yang tidak memenuhi syarat gizi dan keamanan pangan serta mengawasi pertumbuhan SPPG di Kabupaten Cianjur.
Bupati Cianjur, Muhamad Wahyu Ferdian menyatakan keprihatinannya setelah mendengar laporan mengenai menu MBG di sebuah Sekolah Dasar di Kecamatan Karangtengah yang diduga tidak memenuhi standar.
Menu tersebut berupa roti merek tertentu tanpa sertifikat BPOM dan halal, telur rebus, susu UHT, dan jeruk.
“Satgas MBG ini penting untuk pengawasan SPPG di Kabupaten Cianjur yang terus bertumbuh. Kita harus memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak dan ibu hamil itu benar-benar baik,” kata Bupati usai Pelantikan PPPK di Pendopo Cianjur, Rabu, 10 September 2025.
Menurutnya, tujuan program bukan sekadar mengenyangkan, tetapi memenuhi kebutuhan kalori dan gizi anak.
“Yang disajikan harus memenuhi kebutuhan gizi, bukan sekadar kenyang atau tidak,” ungkapnya.
Bupati juga menampik tudingan bahwa sebagian tenaga ahli gizi di SPPG tidak berpengalaman.
“Ahli gizi, administrasi, dan kepala SPPG sudah dilatih sebelumnya oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Ke depan, masyarakat dapat melaporkan langsung temuan di lapangan melalui call center terpadu Pemkab Cianjur di nomor 112.
“Mungkin nanti disatukan dengan call center Kabupaten Cianjur di 112,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan dr. I Made Setiawan membenarkan rencana pembentukan satgas MBG oleh Pemkab Cianjur.
Pembentukan ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan menimpa anak-anak sekolah penerima menu MBG.
“Iya nanti rencananya akan dibentuk satgas untuk pengawasan program MBG, kami dinas kesehatan akan dilibatkan untuk monitoring lapangan,” kata Made.
