Izin Tambang Galian C Ternyata Gratis, Ini Tahapan Pengurusannya Menurut ESDM Wilayah I Jabar
- account_circle Ikbal
- calendar_month 3 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Gambar Redaksi : Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah I Jawa Barat.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
RUANGPOJOK.COM – Pengurusan izin usaha tambang Galian C ternyata tidak dipungut biaya oleh pemerintah. Namun, pengusaha tetap harus menyiapkan anggaran untuk dokumen teknis, kajian lingkungan, dan kegiatan eksplorasi.
Koordinator Pertambangan dan Air Tanah ESDM Wilayah I Cianjur, Diki Pramesti, melalui Penata Kelola Pertambangan David Chandra, menjelaskan sejumlah tahapan yang harus dilalui pengusaha sebelum menjalankan aktivitas pertambangan.
Menurut David, pemohon harus memastikan lokasi tambang sesuai dengan peruntukan tata ruang.
Tahap awal ini menjadi salah satu persyaratan dasar sebelum mengajukan perizinan pertambangan.
Pemohon perlu memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terlebih dahulu.
“Ketika menurut tata ruang provinsi maupun kabupaten lokasi yang akan diajukan sudah sesuai peruntukannya, maka dengan diperolehnya PKKPR bisa lanjut ke tahap selanjutnya,” kata David saat ditemui di kantornya, Selasa, 17 November 2026.
Setelah memperoleh persetujuan tata ruang, pemohon dapat melanjutkan pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Selanjutnya, pengusaha mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan eksplorasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Tahap eksplorasi bertujuan mengetahui potensi sumber daya dan cadangan mineral di lokasi tambang. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan kelayakan kegiatan pertambangan.
“Kegiatan eksplorasi itu untuk melakukan penyelidikan, menghitung berapa banyak nilai sumber daya dan cadangan sebagai dasar pertimbangan apakah layak apabila dilakukan kegiatan pertambangan atau tidak,” ujarnya.
Setelah menyelesaikan eksplorasi, perusahaan harus melengkapi persetujuan lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat.
Persetujuan lingkungan menjadi salah satu persyaratan dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pemegang IUP dapat mengajukan peningkatan izin dari tahap eksplorasi menjadi tahap operasi produksi.
David menjelaskan kewenangan perizinan pertambangan bergantung pada jenis komoditas yang akan ditambang.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, mineral logam menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sementara mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai pendelegasian kewenangan.
- Penulis: Ikbal






Saat ini belum ada komentar