Tiga Desa di Karangtengah Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkades, Praktik Kotor Politik Uang di Sukamanah Ikut Tersorot
- account_circle Ikbal
- calendar_month 5 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Gambar Ilustrasi: Camat Karangtengah, Doni Herdyana, terima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pilkades Digital di tiga desa, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
RUANGPOJOK.COM – Tiga desa di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, mengadukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades Digital Serentak 2026.
Aduan tersebut berasal dari Desa Langensari, Desa Sukamanah, dan Desa Sukajadi. Masyarakat menyoroti profesionalitas panitia hingga dugaan praktik politik uang.
Camat Karangtengah, Doni Herdyana, membenarkan adanya laporan dari ketiga desa tersebut. Ia menyebut mayoritas pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkades yang dinilai kurang profesional.
“Dugaan pelanggaran mah dari setiap desa ada. Rata-rata panitia, penyelenggaraannya kurang profesional dalam melaksanakan tugas,” kata Doni, Jum’at, 13 November 2026.
Menurut Doni, masyarakat mengadukan berbagai dugaan pelanggaran. Materinya mencakup kinerja panitia, tindakan calon kepala desa, hingga persoalan pengawasan Pilkades.
Ia menegaskan, pihak kecamatan tidak bisa langsung menjatuhkan sanksi berdasarkan laporan sepihak. Pelapor harus menyertakan bukti untuk mendukung pengaduannya.
Pihak kecamatan juga akan memanggil terlapor untuk memberikan klarifikasi. Kedua belah pihak mendapat kesempatan menyampaikan bukti masing-masing.
“Laporan datang ke kita, nanti kita minta bukti-buktinya. Saya juga memanggil yang terlapor. Yang melapor membawa bukti, terlapor juga membawa bukti,” ujarnya.
Doni juga menyinggung laporan dari Desa Sukamanah yang berkaitan dengan dugaan praktik politik uang. Namun, ia belum memastikan pihak yang menjadi sasaran laporan.
“Kalau politik uang mah bisa calon, bisa relawannya, bisa tim suksesnya,” kata Doni.
Sebelumnya, pelaksanaan Pilkades Sukamanah menuai polemik. Warga menyoroti dugaan mobilisasi massa menggunakan angkutan kota (angkot) beratribut nomor urut calon kepala desa 01.
Ketua BPD Sukamanah dan Camat Karangtengah membenarkan adanya mobilisasi menggunakan angkot. Doni menegaskan, kendaraan tidak boleh dipasangi atribut nomor calon pada hari pemilihan.
- Penulis: Ikbal






Saat ini belum ada komentar