Koalisi 02: Dulu Dukung Gibran, Eh Kini Sebagian Kadernya Ikut Dorong Pemakzulan

RUANGPOJOK.COM – Panggung politik Indonesia kembali menghadirkan ironi. Sejumlah anggota DPR dari partai yang dahulu mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden, kini justru ikut mendorong proses pemakzulan terhadapnya.

Fenomena ini melibatkan kader Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Keempat partai tersebut dahulu menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.

Pada Rabu, 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.

Berdasarkan rekapitulasi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, para pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.

Dari jumlah tersebut, 41 anggota berasal dari Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Keempat partai itu dahulu ikut mengantarkan Gibran menuju kursi wakil presiden.

Usulan HMP berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran dan persoalan persyaratan jabatan wakil presiden.

Pimpinan DPR menjadwalkan pembahasan usulan tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Meski demikian, usulan tersebut belum berarti Gibran resmi dimakzulkan. DPR masih harus menjalankan tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sinilah ironi politik itu muncul. Mereka yang dahulu ikut mengusung dan memperjuangkan Gibran, kini memiliki kader yang justru ikut mendorong proses pemberhentiannya.

Dari Pendukung Menjadi Penggugat

Untuk memahami fenomena tersebut, publik perlu mengingat kembali perjalanan pencalonan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Saat itu, pencalonan Gibran menghadapi kontroversi karena usianya belum mencapai 40 tahun sebagaimana ketentuan awal Undang-Undang Pemilu.

Mahkamah Konstitusi kemudian menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Putusan tersebut memberikan pengecualian batas usia bagi calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Keputusan itu membuka jalan bagi Gibran untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden.

Polemik pun berkembang di tengah masyarakat. Perdebatan mengenai pencalonan Gibran bahkan memunculkan persoalan etik dalam proses pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi.

Namun, kontroversi tersebut tidak mengubah sikap partai-partai pengusung. Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan sejumlah partai lainnya tetap memperjuangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Pasangan tersebut akhirnya memenangkan Pilpres 2024 dan memperoleh mandat memimpin pemerintahan.

Kini, situasinya memperlihatkan cerita berbeda. Sebagian anggota DPR dari partai pengusung justru ikut menandatangani usulan yang dapat membuka jalan menuju pemakzulan Gibran.

Perubahan posisi tersebut tentu mengundang pertanyaan. Bagaimana mungkin partai yang dahulu ikut memperjuangkan pencalonan seseorang kini memiliki kader yang mendorong pemberhentiannya?

Tanggung Jawab atas Keputusan Politik

Partai politik tidak bisa begitu saja melepaskan tanggung jawab politik atas keputusan yang pernah diperjuangkannya.