Kakanwil KemenHAM Jabar Soroti Penegakan HAM Dalam Summer Course FH Unpad

RUANGPOJOK.COM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menegaskan tantangan terbesar penegakan HAM di Indonesia berada pada aspek implementasi hukum.

Hasbullah menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber Summer Course Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) 2026 di Aula Pikiran Rakyat, Bandung, Senin, 3 Agustus 2026.

Kegiatan bertema Human Rights and Democracy in the Digital Era itu diikuti mahasiswa dan akademisi dari Yaman, Gambia, Sudan, Ethiopia, Malaysia, Jepang, serta Indonesia.

Forum internasional tersebut membahas perkembangan HAM, demokrasi, dan tantangan penerapannya di tengah pesatnya transformasi digital.

Selain Kakanwil KemenHAM Jawa Barat, kegiatan menghadirkan akademisi FH Unpad, perwakilan Pikiran Rakyat, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Keempat narasumber membahas peran pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Dalam paparannya bertajuk Tata Kelola, Kelembagaan, dan Implementasi Kebijakan HAM di Indonesia, Hasbullah menyebut Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurutnya, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai konvensi internasional menjadi fondasi perlindungan hak asasi manusia.

Namun, ia menilai regulasi belum cukup menjamin perlindungan HAM berjalan efektif.

“Tantangan terbesar bukan lagi ketersediaan regulasi, melainkan implementasi dan penegakan hukum di lapangan,” kata Hasbullah.

Ia menegaskan keberhasilan penegakan HAM bergantung pada profesionalitas, keberanian, keadilan, dan konsistensi aparat penegak hukum.

Hasbullah juga menyinggung fenomena sayembara penanganan kriminalitas yang pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat.

Menurutnya, fenomena tersebut mencerminkan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang lebih cepat, adil, dan efektif.