Aktivis Sebut UHC Cut-Off di Cianjur “Merampas Hak Rakyat”, Sindir Bupati Berprofesi Dokter

RUANGPOJOK.COM – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mengubah skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas menjadi UHC Cut-Off memicu kritik keras dari kalangan aktivis di Cianjur.

Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi membatasi akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Salah satu aktivis, Hendra Malik menyebut, perubahan skema itu sebagai langkah yang bertentangan dengan semangat konstitusi.

Menurutnya, negara, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban menjamin hak setiap warga memperoleh pelayanan kesehatan.

“Kesehatan rakyat bukan komponen anggaran yang bisa dipangkas sesuka hati. Ketika UHC berubah menjadi cut-off, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka di laporan keuangan, tetapi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” kata Hendra, Senin, 3 Agustus 2026.

Ia mengkritik keputusan yang diikuti pengurangan data kepesertaan JKN yang dibiayai APBD. Menurut Hendra, kebijakan tersebut berpotensi membuat warga miskin kehilangan jaminan berobat.

Dengan nada menyindir, Hendra mempertanyakan kebijakan itu karena Bupati Cianjur berlatar belakang profesi dokter.