Kakanwil KemenHAM Jabar Soroti Penegakan HAM Dalam Summer Course FH Unpad

Ia juga mengingatkan bahaya praktik main hakim sendiri yang masih terjadi di sejumlah daerah.

“Masyarakat harus menyerahkan penyelesaian perkara kepada mekanisme hukum agar tidak memicu pelanggaran HAM baru,” ujarnya.

Hasbullah menjelaskan konsep P5HAM meliputi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Ia menyebut aspek penegakan menjadi tantangan paling berat karena membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, pemerintah, aparat penegak hukum, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat harus memperkuat sinergi.

Hasbullah juga menyoroti persoalan pekerja anak yang masih dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga.

Ia menilai kemiskinan menjadi salah satu penyebab munculnya pelanggaran HAM.

“Penyelesaian persoalan HAM harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Untuk mengukur pelaksanaan P5HAM, pemerintah meluncurkan Indeks HAM Nasional pada 2025.

Indeks tersebut mengukur pemenuhan hak dasar, termasuk pelayanan kesehatan dan indikator lainnya.

Pemerintah berencana menerapkan Indeks HAM hingga tingkat daerah sebagai alat evaluasi pelaksanaan HAM.

Menutup paparannya, Hasbullah mengingatkan pemerintah daerah agar menyusun peraturan daerah secara cermat.

Ia menegaskan setiap perda harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak memicu konflik sosial.