Umum

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati KUA-PPAS 2027, Bahas Perubahan APBD 2026

RUANGPOJOK.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan itu menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-12 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin, 3 Agustus 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali memimpin rapat didampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara dan Wakil Ketua II H. Usep.

Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan turut menghadiri rapat.

Yudha Sukmagara membacakan laporan Badan Anggaran sebagai dasar penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Selain menyepakati KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Bupati Sukabumi, Asep Japar mengatakan perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pelaksanaan APBD dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, penyesuaian kebijakan anggaran harus menjaga efektivitas program pemerintah hingga akhir tahun anggaran.

Page: 1 2

Ikbal

Recent Posts

Kolaborasi KKP dan Komisi IV DPR RI Edukasi Ratusan Warga Cianjur Dorong Konsumsi Ikan Aman dan Bermutu

RUANGPOJOK.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ananda Tohpati menggandeng Kementerian Kelautan…

5 jam ago

Bupati Sukabumi Buka Diklat Paskibraka 2026, Tekankan Disiplin dan Tanggung Jawab

RUANGPOJOK.COM - Bupati Sukabumi H. Asep Japar membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pasukan Pengibar…

8 jam ago

Ketua DPRD Sukabumi Apresiasi Program Parkir Wisata SOMEAH, Optimistis Dongkrak PAD

RUANGPOJOK.COM - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengapresiasi peluncuran Program Parkir Wisata SOMEAH…

9 jam ago

Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor, Ketua MUI Cianjur: Negara Harus Tempuh Jalur Konstitusi

RUANGPOJOK.COM - Wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi kembali mengemuka di tingkat nasional. MUI…

9 jam ago

Cak Imin Warning PMI Ilegal, Minta Masyarakat Hindari Tawaran Kerja ke Kamboja

RUANGPOJOK.COM - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan…

9 jam ago

Surati Kabid GTK Disdik Tasikmalaya, Media Pertanyakan Roadmap Redistribusi Guru

RUANGPOJOK.COM - Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.…

12 jam ago