Walhi Jabar Apresiasi Ketegasan Pemkab Cianjur Tutup Tambang Ilegal

Ia juga mengkritik praktik pemerintah daerah yang diduga memanfaatkan material tambang ilegal dengan harga murah untuk pembangunan kawasan strategis.

“Sebagai penengah, pemerintah harus mencari solusi yang adil. Jika mereka menginginkan harga material murah, pemerintah perlu menciptakan sinergi dengan industri tambang resmi. Jangan sampai proyek pembangunan membuka lapangan kerja tetapi mengabaikan dampak lingkungan dan sosialnya,” imbuhnya.

Menurut Fauqi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan anggaran, termasuk dari pajak pendapatan, secara optimal guna menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mantan penambang.

“Anggaran pembangunan kawasan strategis harus mereka arahkan untuk memenuhi hak masyarakat, termasuk menyediakan pekerjaan. Ini bukan hal heroik, melainkan kewajiban pemerintah. Jika mereka mengabaikan hak masyarakat, itu melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH),” ujarnya.

Fauqi berharap penutupan tambang ilegal dapat mengakhiri kerusakan lingkungan sekaligus mengatasi dampak sosial ekonomi di wilayah tersebut.

“Kami berharap tidak ada lagi tambang ilegal, dan pemerintah harus memastikan pemulihan bekas tambang berjalan baik. Status ilegal menunjukkan bahwa izin-izin seperti IUP, IUPL, atau IPR mereka abaikan, sehingga perbaikan sistem menjadi kebutuhan mendesak,” tutupnya.